Skandal Terbesar di MK Anwar Usman Terancam Diberhentikan Memberi Gibran Tiket Emas Menuju Kekuasaan

Siap –Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman berada dalam sorotan tajam setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memeriksa dugaan pelanggaran etik yang terkait dengan putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023. 

Ketua MKMK, Jimly Asshiddiqie, mengungkapkan bahwa ada tiga opsi sanksi yang mungkin diberikan terkait pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, yaitu teguran, peringatan, dan pemberhentian. 

Opsi ini telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2023.

"Kalau di PMK itu kan jelas, sanksi itu tiga macam. Teguran, peringatan, dan pemberhentian,” kata Jimly ditemui di Gedung II MK, Jakarta, Selasa (31/10/2023) malam.

Jimly menjelaskan bahwa pemberhentian dapat berupa pemberhentian dengan atau tanpa hormat, serta pemberhentian dari jabatan ketua. 

Peringatan, di sisi lain, dapat bervariasi mulai dari peringatan biasa hingga peringatan sangat keras, tanpa spesifikasi tertentu dalam PMK.

Teguran bisa diberikan secara tertulis atau lisan.

Halaman Selanjutnya

Namun, apabila hakim konstitusi tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang dilaporkan, mereka akan direhabilitasi.