Legislator Gerindra Dukung Gubernur Jabar Copot Kepsek SMAN 6 Depok Gegara Study Tour ke Bali

Siap – Legislator Gerindra, Pradi Supriatna mendukung penuh langkah tegas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang mencopot Kepsek SMAN 6 Depok terkait kegiatan study tour ke Bali dan tuduhan pungutan liar (pungli).

"Kan kita ingin semua ada rasa kenyamanan, ada rasa keadilan. Saya rasa sih apa yang memang sudah menjadi kebijakan, apalagi menjadi aturan daerah ya tentu diikuti ya," katanya saat dikonfirmasi awak media pada Kamis, 20 Februari 2025. 

Pradi mengatakan, bahwa Gubernur Jawa Barat telah lebih dulu mengingatkan terkait hal tersebut, termasuk pada pihak SMAN 6 Depok. 

"Seperti Pak Gubernur sampaikan, untuk kegiatan-kegiatan yang seperti ini (study tour), mungkin beliau lebih kepada ingin mengenalkan wilayah atau daerah yang tak jauh dari lingkungan sekolah," ujarnya.

"Saya rasa itu lebih mungkin dan bisa lebih manfaat. Tapi tidak artinya kita menutup untuk rekan-rekan yang ingin berdarmawisata, misal orang tua dengan anak-anaknya, ya itu silahkan saja," sambung dia.

Lebih lanjut anggota DPRD Jawa Barat itu meyakini, imbauan atau aturan itu demi kebaikan masyarakat.  

"Apalagi ASN saat ini sudah punya gubernur terpilih, walikota terpilih yang punya pandangan atau visi terkait bagaimana meningkatkan berbagai hal di wilayahnya," jelas dia. 

"Beliau memperlihatkan, bahwa beliau memang ingin memberikan yang terbaik buat masyarakat Jabar, termasuk di lingkungan sekolah. Jadi saya rasa tepat," timpalnya lagi. 

Pradi menegaskan, bahwa pihaknya siap mendukung kebijakan Gubernur Jawa Barat.

"Aturan itu kan disiapkan tentu untuk dilaksanakan. Nah ketika Pak Gubernur menerapkan aturan yang mungkin menurut pandangan ini menguntungkan banyak pihak buat masyarakat, ya saya rasa itu sah, pas untuk kita semua," katanya. 

Tegasnya Dedi Mulyadi

Sebagaimana diketahui, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menonaktifkan Kepala Sekolah SMAN 6 Depok terkait dugaan pelanggaran study tour dan tuduhan pungli kepada orang tua siswa.

Hal itu ditegaskan Dedi saat ditanya terkait kebijakannya di hari pertama sebagai gubernur, usai dilantik Presiden Prabowo Subianto.

"Saya langsung kerja, hari ini juga langsung kerja. Hari ini sudah ada keputusan tentang penonaktifan kepala SMA Negeri 6 Depok," katanya.

Dikatakan Dedi, oknum kepala sekolah itu diketahui melanggar Surat Edaran Pj Gubernur Jabar terkait larangan siswa berpergian ke luar Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, Dedi juga mengutus tim inspektur untuk mendalami laporan seputar pungutan liar yang membebani para orang tua siswa di sekolah tersebut.

"Ini salah satu bagian yang akan kita benahi, dan hari ini juga sudah diperintahkan inspektur untuk memeriksa apakah di sekolah itu ada pungutan-pungutan di luar ketentuan atau tidak," ujarnya.

Dedi juga menegaskan, bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya membenahi manajemen pendidikan di Jawa Barat.