Solmadapar Kalbar Desak Presiden Kaji Ulang Efisiensi Anggaran, Simak 3 Tuntutanya
- Ngadri/siap.viva.co.id
SIAP VIVA – Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat ( Solmadapar) Kalimantan Barat menggelar aksi turun ke jalan melakukan aksi meminta pemerintah pusat unjuk mengkaji ulang efisiensi anggaran di kantor DPRD Provinsi Kalbar, pada Rabu 19 Februari 2025.
‘’Aksi ini merupakan bentuk konkreat kepedulian dan kepekaan kami terhadap problematika Kalimantan Barat yang belum di selesaikan seperti krisis Pendidikan yang minimnya akses dan kualitas, insfrastruktur, Kesehatan yang fasilitasnya minim dan akses mahal, masalah banjir yang belum menemukan Solusi jangka panjang,’’kata Korlap Aksi Sulthan Daulad Akbar kepada Viva.co.id pada Kamis 20 Februari 2025.
Sulthan menambahkan, aksi turun ke jalan merupakan respons atas kebijakan presiden Prabowo Subianto dengan melakukan efisiensi anggaran sehingga berdampak pada Masyarakat Kalbar dalam berbagai sektor.
Solmadapar Kalbar Gelar Aksi Unjuk Rasa Turun Kejalan
- Ngadri/siap.viva.co.id
‘’Kebijakan ini dinilai tidak efektif untuk Pembangunan dan peningkatan kualitas SDM masyarakat Kalbar,’’ujarnya.
Maka atas keresahan ini kami Solmadapar dengan semangat solidaritas bersama menuntut DPRD Provinsi Kalimantan Barat :
1. Menuntut DPRD Kalimantan Barat untuk terus menyampaikan aspirasi masyarakat,
dan tidak hanya menyuarakan di tingkat provinsi, tetapi juga mengawalnya sampai ke
tingkat presiden. Hal ini penting untuk memastikan bahwa suara rakyat didengar dan
dipertimbangkan oleh pemerintah pusat.
2. Menuntut DPRD Provinsi Kalbar untuk mendesak pemerintah pusat untuk meninjau kembali
kebijakan Efisiensi anggaran. Kebijakan ini dinilai tidak adil dan merugikan
Masyarakat kalbar, terutama di tengah kondisi dari segala aspek belum terpenuhi.
3. Meminta DPRD Provinsi Kalbar untuk Peningkatan alokasi anggaran pendidikan dan
pengawasan penggunaan dana. Pengawasan dan percepatan proyek infrastruktur agar
tidak mangkrak. Peningkatan fasilitas kesehatan dan insentif bagi tenaga medis di
daerah terpencil. Regulasi ketat dalam mitigasi banjir dan pengawasan anggaran
lingkungan.
