Presiden Diminta Bertindak: Apa Motif di Balik Penggeledahan Ditjen Migas?

Yusri juga menyarankan agar penyelidikan mengenai dugaan permainan impor BBM dan minyak mentah yang diselidiki oleh Kejagung tidak mengganggu persepsi negatif yang bisa merusak program peningkatan lifting migas nasional.

Menurutnya, penggeledahan harus dilihat dari perspektif yang lebih objektif agar publik tidak salah paham tentang kekacauan distribusi LPG 3 kg yang terkait langsung dengan kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Lebih lanjut, Yusri menyoroti bahwa tidak ada visi dan misi Menteri ESDM yang jelas dalam menjalankan kebijakannya.

"Tidak ada visi dan misi Dirjen Migas, yang ada hanya visi dan misi Menteri berdasarkan visi Presiden," tambahnya.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa perubahan kebijakan di Kementerian ESDM lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik dan bisnis daripada kebutuhan strategis negara dalam sektor energi.

Yusri juga mengkritisi penjelasan yang diberikan oleh Kapuspen Kejagung, Dr. Harli Siregar, yang disebutnya janggal dan tidak menyertakan informasi penting.

"Mengapa Kejagung tidak menjelaskan bahwa sebelumnya telah menggeledah kantor-kantor Pertamina, termasuk Pertamina Patra Niaga dan Pertamina Kilang International? Ini harus dijelaskan kepada publik," ungkap Yusri.

Halaman Selanjutnya

Dengan kondisi yang semakin rumit, Yusri mengingatkan bahwa defisit lifting minyak yang terus menurun—hanya mencapai 585.000 barel per hari—membuat Indonesia semakin bergantung pada impor BBM dan LPG, yang telah menghabiskan dana besar dari APBN.