Penonaktifan Dirjen Migas & Kejanggalan Penggeledahan Kejagung: Apa yang Terjadi di Sektor Energi?

“Yang layak digeledah adalah kantor kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), vendor-vendor pemasok BBM, Pertamina, dan SKK Migas, bukan Ditjen Migas. Pekerjaan Ditjen Migas lebih kepada penyusunan kebijakan dan pengelolaan infrastruktur, bukan langsung terlibat dalam pengelolaan minyak mentah,” jelas Yusri.

Selain itu, Yusri juga mempertanyakan apakah penggeledahan ini merupakan bagian dari upaya untuk menjatuhkan Achmad Muchtasyar.

"Setahu saya, Pak Muchtasyar adalah sosok yang bersih dan tegas. Pemerintah dan Kejagung harus berhati-hati, jangan sampai ini menjadi skenario untuk menyingkirkan beliau," kata Yusri.

Kecemasan ini semakin diperkuat oleh kekhawatiran yang disuarakan sebelumnya oleh CERI mengenai kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

CERI telah memperingatkan sejak Agustus 2024 bahwa pengelolaan energi dan sumber daya alam di bawah Bahlil dapat semakin kacau, karena adanya dugaan adanya kepentingan pihak-pihak tertentu yang mengendalikan sektor tambang dan migas.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memang memiliki posisi yang kuat dalam menyusun kebijakan sektor migas, namun kebijakan yang ia terapkan sering kali mengundang kontroversi.

Sebelumnya, kebijakan pembatasan distribusi LPG 3 kg yang dikeluarkan oleh Bahlil menyebabkan kekacauan di lapangan, membuat masyarakat kesulitan mendapatkan gas elpiji bersubsidi.

Halaman Selanjutnya

"Saya mohon Presiden Prabowo segera mencopot Bahlil sebagai Menteri ESDM. Banyak laporan dari stakeholder Migas yang resah dengan kebijakannya," ujar Yusri dengan tegas.