Muhammadiyah Desak Pemerintah Berantas Korupsi Tanpa Tebang Pilih
- Istimewa
Siap – Muhammadiyah mendesak pemerintah menjadikan awal 2025 sebagai momentum pemberantasan korupsi yang tegas dan adil.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, meminta penegakan hukum bebas dari politisasi dan tebang pilih.
"Sehingga tidak ada lagi cerita politisasi perkara dan transaksi yang membuat perkara menjadi tebang pilih," tegas Haedar di Yogyakarta, Senin, 30 Desember 2024.
Haedar menekankan pentingnya memperkuat KPK sebagai lembaga independen.
KPK harus bertindak adil, objektif, dan tidak terpengaruh pihak mana pun.
"Asalkan KPK bersikap adil dan objektif, seluruh komponen bangsa akan mendukung," ujarnya.
Muhammadiyah juga meminta komitmen pemberantasan korupsi menjadi political will di seluruh institusi negara.
Integritas dan penegakan hukum yang adil menjadi kunci keberhasilannya.
Haedar berharap, Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum di atas segalanya.
Hal ini penting untuk menciptakan keadilan dan kepercayaan publik.
Muhammadiyah mendukung komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi.
Lembaga penegak hukum, termasuk kejaksaan, kepolisian, dan mahkamah agung harus menegakkan keadilan.
