Seberapa Penting dan Wajibkah LHKPN bagi Pejabat? Simak Ulasan Berikut

Ilustrasi LHKPN
Sumber :
  • bkpsdm.jogjakota.go.id

Siap – Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjadi instrumen penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pejabat publik di Indonesia.

Penonaktifan Dirjen Migas & Kejanggalan Penggeledahan Kejagung: Apa yang Terjadi di Sektor Energi?

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), melaporkan LHKPN adalah kewajiban hukum bagi setiap pejabat negara.

Pelaporan LHKPN diwajibkan bagi presiden, menteri, anggota DPR, kepala daerah, hakim, jaksa, hingga pejabat di BUMN dan BUMD. 

Geger, Deddy Corbuzier Dilantik Jadi Stafsus Menhan, KPK Singgung Soal LHKPN

Hal ini bertujuan untuk memberikan pengawasan terhadap perubahan kekayaan pejabat selama menjabat, sehingga mencegah potensi penyalahgunaan wewenang.

"Semua penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaannya, baik saat pertama menjabat, secara berkala, maupun setelah selesai menjabat. Ini merupakan langkah penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan," ujar seorang pakar hukum administrasi di Jakarta, Sabtu (28/12/2024).

Eks Komisioner Bawaslu Tuntut Penyidik KPK Ganti Rugi Rp 2,5 Miliar, Ini Kronologinya

Mengapa LHKPN Penting?

Transparansi dan Akuntabilitas

Halaman Selanjutnya
img_title