Seberapa Penting dan Wajibkah LHKPN bagi Pejabat? Simak Ulasan Berikut

LHKPN menjadi alat bagi KPK untuk memantau dan mengaudit harta kekayaan pejabat guna memastikan tidak ada penyimpangan.

Konsekuensi Tidak Melaporkan LHKPN

Pejabat yang tidak melaporkan LHKPN atau memberikan laporan yang tidak akurat dapat dikenai konsekuensi hukum dan administratif, seperti teguran atau penundaan promosi, pengawasan ketat dari KPK terkait asal-usul kekayaan, dan tentunya penurunan kepercayaan publik, yang dapat mencoreng reputasi pejabat dan institusi tempatnya bekerja.

Kewajiban ini juga diatur dalam Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. 

Pelaporan LHKPN harus dilakukan secara rutin sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Meski diwajibkan, kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN masih menjadi tantangan. Beberapa pejabat tidak melaporkan kekayaannya secara berkala atau bahkan tidak sama sekali.

Hal ini mencerminkan kurangnya kesadaran akan pentingnya transparansi dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.

Halaman Selanjutnya

Dengan LHKPN, diharapkan setiap pejabat negara dapat menunjukkan komitmennya dalam melayani masyarakat secara jujur dan bertanggung jawab.