Waspada Money Politik, Bawaslu Ungkap Sederet TPS Rawan Jelang Pilkada Depok, Nih Datanya

"Lalu ketiga yaitu politik uang (money politik), keempat politisasi SARA, kelima, netralitas penyelenggara pemilihan, ASN, TNI/Polri, kepala desa atau perangkat desa," ungkapnya.

Selanjutnya yang keenam, Andriansyah menjelaskan terkait logistik yakni riwayat kerusakan, kekurangan atau kelebihan, dan keterlambatan. 

"Ketujuh yaitu lokasi TPS seperti sulit dijangkau, rawan konflik, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan, pabrik, pertambangan, dekat dengan rumah paslon atau posko tim kampanye, dan lokasi khusus serta yang kedelapan tentang jaringan listrik dan internet," bebernya.

Lebih lanjut, Andriansyah mengungkapkan, bahwa pencegahan dan pengawasan pemetaan TPS rawan ini menjadi bahan bagi Bawaslu dan KPU Kota Depok serta pasangan calon, pemerintah maupun aparat penegak hukum.

"Ini tentu saja untuk memitigasi supaya pelaksanaan pemungutan suara lancar tanpa gangguan yang menghambat pemilihan demokratis," ujarnya.

Terkait hal itu, Bawaslu mengklaim telah melakukan strategi pencegahan.

"Di antaranya kami akan melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan. Lalu koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait," ucapnya.

Halaman Selanjutnya

"Kemudian sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat, kolaborasi dengan pemantau pemilihan, pegiat kepemiluan, organisasi masyarakat dan pengawas partisipatif, serta menyediakan posko pengaduan masyarakat di setiap level yang bisa diakses masyarakat, baik secara offline maupun online," sambungnya.