Menkominfo Singgung Kebijakan Pemkot Surabaya soal Internet, Berpotensi Mal Administrasi

Redi juga mengungkapkan, bahwa penerapan mengenai sewa lahan di pinggir jalan oleh pemda tidak memiliki dasar hukum kewenangan yang jelas dalam UU Pemda dan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

Sehingga pengenaan tarif sewa yang dilakukan oleh Pemda Surabaya dikatakan Redi tanpa dasar hukum atribusi dalam UU.

Karena tak memiliki dasar, Redi menilai pemda harus mencabut pengenaan biaya sewa tersebut.

“Sesuai UU Administrasi Pemerintahan dilarang ada kewenangan yang dibuat oleh Pemda tanpa berdasarkan UU," katanya.

"Sehingga pembentukan peraturan di tingkat daerah yang menerapkan sewa lahan di pinggir jalan bisa menjadi penyalahgunaan kewenangan kepala daerah dan maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik,” kata pengajar Fakultas Hukum Universitas Borobudur ini.