Inilah Fakta Tersembunyi: Alasan MK Menolak Perubahan Usia Capres yang Mengejutkan
- Siap.Viva.co.id sumber tvonenews.com
Siap –Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia hari ini memutuskan untuk menolak gugatan yang diajukan oleh Wiwit Ariyanto, Rahayu Fatika Sari, dan Rio Saputro terkait batas usia maksimal calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). Gugatan tersebut terdaftar dengan Nomor 102/PUU-XXI/2023.
Dalam gugatan tersebut, pemohon mengajukan perubahan terhadap Pasal 169 huruf q dan huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang berkaitan dengan syarat bahwa calon presiden dan calon wakil presiden harus bebas dari persoalan Hak Asasi Manusia (HAM).
"Pemohon dalam petitumnya, meminta MK untuk mengubah Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi 'berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 70 tahun pada proses pemilihan'," kata Ketua MK Anwar Usman, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (23/10/2023).
Selain itu, pemohon juga meminta agar MK memperluas norma Pasal 169 huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan menambahkan syarat, seperti, tidak memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat di masa lalu, bukan orang yang terlibat dan/atau menjadi bagian dari peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1998.
Bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku penghilangan orang secara paksa, dan tidak pernah melakukan tindak pidana genosida, serta bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang antidemokrasi.
Namun, MK dalam keputusannya menyatakan bahwa permohonan untuk menguji Pasal 169 huruf q dan huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017 telah kehilangan objek.
Ketua MK Anwar Usman menegaskan.
"Mahkamah menilai permohonan pengujian Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 kehilangan objek dan pengujian Pasal 169 huruf d UU Nomor 7 Tahun 2017 juga telah kehilangan objek."
Sebelumnya, MK telah memutuskan bahwa batas usia maksimal calon presiden dan calon wakil presiden tetap berada pada 70 tahun, dan calon presiden serta calon wakil presiden tidak boleh pernah terlibat dalam pelanggaran HAM.
Dengan keputusan ini, MK menegaskan bahwa aturan tersebut tetap tidak berubah. Gugatan terkait batas usia dan HAM ini telah menjadi perbincangan hangat dalam konteks pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia.
