Politisi PKB Ini Kritik Akses Berbayar di Area Institusi Negara, Cuma Ada di Depok: Sungguh Lucu

Atas dasar itulah, Babai menegaskan bahwa dirinya menolak keras adanya akses berbayar di area perkantoran institusi negara. 

"Tolong hal ini dikaji ulang," ujarnya. 

Babai menilai, akses berbayar ini hanya akan menambah beban rakyat. Terlebih bagi mereka yang berada dalam ekonomi kurang mampu.

"Pertanyaannya bagaimana nanti kalau ada pekerja, pedagang kecil, tenaga honorer yang bekerja di beberapa kantor itu. Kalau misalkan motor Rp 3.000 artinya sebulan harus ke luar Rp 90 ribu atau Rp 75 ribu. Ini tentu sangat memberatkan," katanya. 

Lebih lanjut Babai mengatakan, bahwa dirinya tidak tahu siapa penanggungjawab akses berbayar ini. 

"Saya dari anggota DPRD Fraksi PKB ini tidak mengerti dan tidak tahu ide siapa ini, dan atas usulan siapa?" tuturnya.

Namun yang jelas, Babai mendesak agar aturan yang dianggapnya nyeleneh ini segera dihentikan. 

Halaman Selanjutnya

"Ini sunggguh lucu, mungkin se-Indonesia hanya ada di Kota Depok, rakyat mau masuk ke kantor negara harus bayar, kan aneh," tuturnya.