Polemik Lahan di Desa Kubu,Kabid Tata Ruang: Bisa Untuk Kebun dengan Syarat Khusus
- Ngadri/siap.viva.co.id
VIVA - Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPRP) Kabupaten Kubu Raya, Kamela, S.T menjelaskan, bahwa lahan yang di polemikan sebagai hutan mangrove di Desa Kubu setatus lahannya merupakan area penggunaan lain (APL) dan secara tata ruang bisa dimanfaatkan menjadi perkebunan dengan syarat khusus.
"Sesuai aturan di Permen ATR 14 Tahun 2021, sebagai pedoman penyusunan RT/ RW bahwa kawasan mangrove bisa dimanfaatkan untuk perkebunan, tapi dengan syarat khusus dan memperhatikan lingkungan, "jelas Kamela, S.T, kepada siap.viva.co.id pada Kamis 8 Mei 2025.
Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah Kabupaten Kubu Raya, Ya’ Suharnoto menyampaikan, Hutan Mangrove yang berada di laut, maka rujukannya adalah peraturan tentang rencana detail tata ruang dan Peraturan Zonasi. Sedangkan jika berada di daratan, maka harus diatur dalam perda tentang rencana tata ruang dan wilayah.
‘’Pengaturan di luar kawasan hutan, ada Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau Perda Tata Ruang. Kalau dia di daratan dia dalam tata ruang di Perda RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) atau RDTR (Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kalau dia posisi di laut atau di luar garis perencanaan daratan, maka dia diatur dalam perencanaan zonasi,’’ jelas Ya’Suharnoto .
Ya’Suharnoto menegaskan, kasus di Desa Kubu berada di daratan dan berada di luar kawasan hutan, maka mutlak diatur dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kubu Raya.
‘’Jadi kita harus melihat secara utuh terkait pengaturan pola ruangnya yang ada di Perda Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Kubu Raya,’’tegasnya.
