Presiden Jokowi Tak Bisa Percepat Perpanjang IUPK PT Freeport Indonesia, Pengamat: Bahlil Ngawur

"Itu kan artinya negara kita sudah siap dari sisi penguasaan tehnologi, finansial dan SDM serta manajemen untuk mengelola secara mandiri tambang emas tersebut, mungkin hal inilah yang ditakuti oleh Freeeport Mac Moran Amerika saat ini," katanya. 

Sehingga, kata Yusri, adanya pernyataan Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia kepada media pada Senin (18/3) bahwa pemerintah akan segera merevisi PP Nomor 96 tahun 2021, dianggap ngawur.

"Kita ubah karena ini terintegrasi dengan smelter, setelah revisi, kita bisa perpanjang IUPK PT FI hingga tahun 2061 dan PT FI sudah kita miliki karena saham MIND ID 61 persen," kata Bahlil. 

Yusri mengatakan, terkesan pernyataan Bahlil tersebut hanya ingin membodohi rakyat Indonesia.

Menurut Yusri, Bahlil lupa jika tambah saham 10 persen, maka MIND ID harus menyiapkan dana setidaknya USD 3,5 miliar diluar investasi bangun smelter.

"Itu pun operasi tetap dikendalikan oleh Freeport Mac Moran, MIND ID hanya tunggu terima deviden setiap tahun," kata Yusri.

"Apalagi alasan Bahlil lainnya yang lucu dan aneh. Bahlil mengatakan harus dipercepat karena Freeport itu pada tahun 2035 sudah menurun produksinya sementara kita eksplorasi underground itu minimal 10 tahun, jika sampai 2035 baru kita memikirkan perpanjangan, berarti akan terjadi vakum kurang lebih 5 hingga 10 tahun, siapa mau biayai peliharai itu, sementara itu kita punya, itu siapa pikirkan," beber Yusri menyentil pernyataan Bahlil.