Uang Rakyat Dibajak! ASN dan Politisi Pesta dengan Dana PSN, Semua Tertawa di Belakang Layar

Siap –Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) baru-baru ini mengungkap indikasi kuat praktik korupsi yang mencuat di lingkup Proyek Strategis Nasional (PSN). 

Melalui analisis dana oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, terungkap bahwa sebagian besar aliran dana tidak hanya digunakan untuk keperluan proyek, tetapi juga mengarah ke kas pribadi.

Ivan Yustiavandana mengungkapkan temuan mengejutkan ini dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Kantor PPATK.

 "Hasil pemeriksaan mendalam menunjukkan sekitar 36,81 persen dari total dana yang masuk ke rekening subkontraktor terkait dengan kegiatan operasional pembangunan, sementara sekitar 36,67 persen digunakan untuk kepentingan pribadi," ungkapnya.

Menurut Ivan, aliran dana ini bahkan mencapai politikus dan aparatur sipil negara (ASN). 

"Transaksi yang tidak terkait dengan pembangunan proyek teridentifikasi mengalir ke pihak-pihak yang memiliki profil sebagai aparatur sipil negara, politikus, serta dilakukan pembelian aset dan investasi oleh para pelaku," jelasnya.

Berbagai modus operandi korupsi juga diuraikan oleh Ivan, termasuk penggunaan rekening pribadi, pembelian aset mewah, dan praktik pencucian uang klasik. 

Terlebih lagi, dana hasil kejahatan diduga disembunyikan melalui fasilitas safe deposit box dan penggunaan mata uang asing untuk suap atau gratifikasi.

Terkait langkah-langkah penanganan, Ivan menyebutkan bahwa koordinasi telah dilakukan dengan Kementerian BUMN, terutama pada proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh BUMN. 

Plt Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono, menambahkan bahwa persentase aliran dana ini merujuk pada kasus hukum yang telah diproses, meskipun tidak merinci proyek tertentu.

Kasus ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait integritas proyek strategis nasional dan menunjukkan perlunya tindakan lebih lanjut untuk mencegah korupsi yang merugikan pembangunan negara. 

Pengungkapan ini menjadi sorotan publik, memicu perbincangan luas di kalangan masyarakat dan pemerhati kebijakan.