Jokowi Tegaskan Netralitas ASN, Tapi Mengapa Wamen Malah Dukung Calon Presiden?

Siap –Presiden Joko Widodo secara tegas menyuarakan keprihatinannya terkait dukungan yang diberikan oleh sejumlah aparatur sipil negara (ASN) kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilihan Umum 2024. 

Pada kunjungan kerja di area proyek pembangunan Jalan Tol IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, pada Rabu (1/11/2023), Presiden Jokowi menegaskan pentingnya netralitas bagi semua ASN, termasuk TNI dan Polri.

"Perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semuanya harus netral. ASN semua harus netral. TNI semua harus netral. Polri semua harus netral," ujar Presiden.

Presiden Jokowi juga mengingatkan pemerintah daerah untuk menjaga komunikasi yang baik dengan pengurus partai di daerah guna menghindari miskomunikasi yang dapat merugikan situasi politik.

Meski Presiden telah mengingatkan tentang netralitas ASN, dua wakil menteri (wamen) Jokowi, yaitu Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Paiman Raharjo, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) Raja Juli Antoni, justru secara terang-terangan memberikan dukungan kepada pasangan calon tertentu.

Video singkat yang beredar di media sosial menunjukkan Paiman Raharjo memimpin rapat yang membahas dukungan kepada calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka.

 Dalam video tersebut, Paiman menyatakan.

 "Kita sudah sepakat membantu Mas Gibran untuk memenangkan pemilihan umum di 2024."

Sementara itu, Raja Juli Antoni dengan tegas menunjukkan dukungannya kepada pasangan calon Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka di media sosial pribadinya.

Antoni kerap menggunakan nama capres dan cawapres dari Koalisi Indonesia Maju dalam unggahannya di platform sosial.

Presiden Jokowi telah menyoroti masalah ini, dengan harapan agar semua ASN tetap mematuhi prinsip netralitas selama proses Pemilu 2024. 

Upaya untuk menjaga integritas dan netralitas aparatur sipil negara menjadi perhatian utama pemerintah menjelang Pemilu mendatang.