Aliansi Mahasiswa Desak Polda Kalbar Usut Tuntas Kasus Dugaan Korupsi BP2TD Mempawah

SIAP VIVA – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Kalbar menggelar aksi unjuk rasa damai mendesak kasus dugaan korupsi BP2TD Mempawah diusut tuntas di Bundaran Digulis Untan Jalan Ahmad Yani, Pontianak Tenggara, Kalimantan Barat, pada Sabtu 23 November 2024.

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Kalbar juga mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama mahasiswa, untuk menggunakan hak pilih secara bijaksana pada Pilkada Kalbar 2024.

Aliansi ini menegaskan pentingnya masyarakat memilih pemimpin yang benar-benar bersih dan berintegritas, mengingat peran penting pemimpin yang bebas dari masalah hukum dalam mewujudkan masa depan Kalimantan Barat yang lebih baik.

“Ini bukan sekadar memilih pemimpin, tetapi memastikan kita memilih seseorang yang siap mengemban tanggung jawab tanpa beban tersembunyi,” kata D.K Lola Gayu perwakilan Aliansi BEM melalui keterangan tertulisnya pada Minggu, 24 November 2024.

Lola menekankan bahwa pemilihan kali ini harus menjadi kesempatan untuk membangun masa depan daerah yang lebih cerah, bebas dari bayang-bayang korupsi atau kasus hukum yang bisa menghambat kinerja kepemimpinan.

‘’Saya mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh kampanye hitam dan politik uang. Biarkan suara yang bersih dan jujur menentukan pilihan, tanpa manipulasi yang mengaburkan visi kepemimpinan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Lola menilai bahwa demokrasi yang sejati harus bebas dari intervensi yang merusak integritas pemilihan dan hak pilih rakyat. Selain itu, Aliansi BEM juga menyatakan dukungan penuh kepada Polda Kalbar untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi yang belakangan menjadi isu panas di Kalimantan Barat, termasuk kasus dugaan korupsi BP2TD yang melibatkan salah satu pasangan calon.

‘’Kami menegaskan bahwa kasus ini harus diusut tuntas sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku, agar keadilan dapat ditegakkan dan masyarakat memiliki kejelasan penuh atas penanganan isu yang menyita perhatian publik,’’lanjutnya.

“Kami menuntut adanya transparansi penuh dan tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Jangan sampai masyarakat menghadapi situasi memilih pemimpin tanpa mengetahui sepenuhnya rekam jejaknya,” tegas perwakilan Aliansi.

Alainsi BEM  berharap agar penegakan hukum berjalan dengan terbuka dan memberikan kejelasan kepada publik, sehingga masyarakat Kalimantan Barat tidak merasa “membeli pemimpin dalam kegelapan” saat menentukan pilihannya di Pilkada 2024.

‘’Kami percaya bahwa Pilkada ini bukan sekadar momentum politik, tetapi kesempatan untuk memastikan Kalimantan Barat dipimpin oleh sosok yang benar-benar layak, bersih, dan berkomitmen pada kemajuan daerah tanpa dibebani persoalan hukum. Kami menyerukan agar masyarakat memilih dengan bijak, berlandaskan kejelasan informasi dan kepercayaan penuh kepada calon yang benar-benar pantas,’’sambungnya.

“Sudah saatnya kita tegas dan memastikan penegakan hukum hadir sepenuhnya, serta menjaga hak pilih masyarakat agar bebas dari pilihan yang tidak jelas,”pungkasnya.