Ramai Disorot, Wawalkot Depok Endingnya Puji Habis Sandi Damkar: Terimakasih Ya
- Istimewa
Siap – Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono alias IBH mendadak menarik ucapannya yang mempermasalahkan etika petugas Damkar bernama Sandi Butar Butar.
Yup, alih-alih menghukum atau memberikan sanksi, Imam kini malah berbalik memuji Sandi atas sikap kritisnya terkait persoalan pada perlengkapan Dinas Damkar Depok.
"Saya ucapkan terima kasih ya kepada Bang Sandy yang sudah memberitahu kepada kami, baik di media sosial maupun lewat surat ya," tutur Imam pada Jumat, 26 Juli 2024.
Bahkan menurut IBH, apa yang disampaikan oleh petugas padam Damkar itu sudah ditanggapi Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
"Kami sudah tanggapi ya, Insya Allah penjelasannya dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, bang Adnan (Adnan Mahyudi)," tuturnya
Politisi PKS itu juga mengatakan, jika anggaran pemeliharaan tidak ada, maka pemerintah akan mengajukan ke pos anggaran biaya tidak terduga atau BTT ketika dibutuhkan akselerasi, atau dari anggaran biaya tambahan (ABT).
"Kami akan evaluasi, dan saya juga biasa ketemu dengan teman-teman untuk bisa menyampaikan hal-hal yang biasa mereka jadi temuan, kaya misalkan saya ketemu dengan teman-teman guru-guru," katanya.
Imam bahkan menegaskan, apa yang disampaikan Sandi bakal menjadi catatan dan sebagai bahan rujukan untuk membuat kebijakan ke depan agar dapat direalisasikan.
"Termasuk juga nanti kalau teman-teman Damkar kumpul, pengen curhat, kami Insya Allah siap," janjinya.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota (Wawalkot) Depok, Imam Budi Hartono sempat jadi sorotan publik lantaran pernyataannya yang dinilai kontroversi soal sikap protes pegawai Damkar, Sandi Butar Butar.
Menurut Imam, apabila terjadi permasalahan di dalam instansi kedinasan, tidak harus dibawa keluar atau publik.
Ia berpendapat, hal itu bersifat kelembagaan sehingga dapat diselesaikan di instansi tersebut.
“Kalau ada masalah, tidak usah dibawa keluar karena ini kan memang lembaga, sebaiknya memang diselesaikan di dalam dulu, sebuah etikalah ya,” katanya dikutip pada Selasa, 23 Juli 2024.
Sosok yang digadang-gadang sebagai bakal calon Wali Kota Depok itu menyebut, seorang pegawai yang bekerja di satu instansi dan menjelekkan isntansinya, hanya akan memberikan paradigma negatif dan merugikan instansi tersebut.
Terlebih, kata Imam Budi, pegawai tersebut mendapatkan gaji dari instansi atau Pemerintah Kota Depok.
“Apalagi sudah digaji oleh negara, digaji oleh Pemerintah Kota Depok, sebaiknya sesuatu yang kurang di dalam, kita perbaiki bersama-sama, jangan dibuat dikeluarin ya,” tutur politisi PKS tersebut.
