Pemkot Depok Gagal Cegah Stunting SS Buka Suara, Begini Katanya

Di samping itu, kata Supian Suri, faktor penghambat kebijakan percepatan penurunan stunting di Kota Depok yaitu kurang tepatnya pilihan instrumen kebijakan berupa kompleksnya lingkungan kebijakan.

"Kurangnya dukungan stakeholder, serta belum maksimalnya keberlanjutan. Kurang jelasnya desain kebijakan berupa tumpang tindihnya kebijakan. Kurangnya peran masyarakat dalam melakukan pengawasan. Kurang jelasnya pembagian tugas dan fungsi dalam hal desain kelembagaan," ujarnya.

Lebih lanjut, ungkap Supian Suri, rendahnya kapasitas administratif meliputi ketersediaan dan kecukupan sumber daya manusia dan keuangan serta kesesuaian jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan.

"Rendahnya penerimaan sosial mencakup pemanfaatan sosial media oleh masyarakat, rendahnya keterlibatan dalam sosialisasi dan komunikasi kebijakan, serta ketidakpuasan terhadap pemerataan manfaat program," sebut Supian Suri.

Adapun, penelitian Supian Suri soal penanganan stunting di Kota Depok itu dilatarbelakangi angka stunting di dunia mencapai 22 persen, atau sebanyak 149,2 juta anak pada tahun 2020. 

Kemudian, Indonesia masih menduduki posisi kelima tertinggi dalam prevalensi stunting di Asia dengan angka 21,6 persen yang setara dengan sekitar 6,3 juta anak balita yang mengalami stunting.

Menurut Supian Suri, ada terdapat 16 peraturan yang ada di tingkat Kota yang mana mendukung pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Akan tetapi terkendala sejumlah permasalahan.

Halaman Selanjutnya

"Beberapa permasalahan yang terjadi di Kota Depok. Masih banyaknya jumlah balita stunting di beberapa wilayah kecamatan di Kota Depok, masih terbatasnya media yang digunakan dalam penyuluhan stunting, masih belum optimalnya cakupan wilayah, kontribusi CSR dalam percepatan penurunan stunting, masih belum memadainya alokasi anggaran dalam percepatan penurunan stunting, masih cukup banyak kader yang belum terlatih dalam percepatan penurunan stunting," tandasnya.