350 Kader Muhammadiyah Siap Pasang Badan Awasi Pemilu di Depok, Ini Targetnya!

Siap – Sebanyak 350 kader Muhammadiyah siap turun tangan membantu Bawaslu Kota Depok, untuk berperan aktif melakukan pengawasan Pemilu 2024.

"Kita ada tujuh ranting. Jadi kalau satu rantingnya itu bisa dua dan tiga orang atau bisa 10 orang, berarti kan 350 orang yang siap diwakafkan untuk ikut menjadi bagian dari pengawasan pemilu," kata Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Depok, Baharudin Izhar pada Rabu, 11 Oktober 2023.

Ia mengatakan, di Muhammadiyah sendiri ada sejumlah sayap organisasi yang cukup kuat, di antaranya Angkatan Muda Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan Mahasiswa Muhammadiyah.

"InsyaAllah kita akan berperan aktif untuk membantu dan bekerja sama dengan Bawaslu Kota Depok dalam rangka untuk pengawasan pemilu partisipatif," ujarnya.

Adapun bentuk nyata yang akan dilakukan para kader muda Muhammadiyah itu seperti dari sisi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

"Insya Allah kita akan menjadi garda terdepan untuk menjadi pemilu yang damai, pemilu yang terintegritas, jujur, dan adil," katanya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu Depok, Andriasyah mengatakan, kerjasama ini penting untuk memperkuat kinerja pengawasan Pemilu 2024.

"Kita butuh dukungan, makanya dengan pemuda Muhammadiyah ini sinergitas dalam hal pokok seperti itu bisa berjalan."

Lebih lanjut Andriansyah mengakui, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai tingkat kerawanannya saat pemilu nanti.

"Itu berkaitan dengan daftar pemilih tambahan. Karena kita kan di Depok ada perusahaan, ada rumah sakit, yang mungkin ke depan daftar pemilih tambahan ini orang yang tidak memilih juga pasti akan banyak," katanya.

"Nah kita juga harus berkomunikasi, sehingga nanti ketersediaan surat suara di TPS terdekat itu terpenuhi. Ini harus dilakukan oleh KPU untuk mendeteksi perusahaan-perusahaan mana saja yang karyawannya mungkin tidak bisa diliburkan," sambung dia.

Terkait hal itu, kata Andriansyah, Bawaslu juga sudah melakukan koordinasi ke dinas terkait, baik itu Dinas Kesehatan maupun Dinas Ketenagakerjaan.

Selain itu, berkaca pada indeks kerawanan pemilu beberapa tahun lalu, kerawanan yang perlu diantisipasi juga adalah politik uang, SARA dan hoax.

"Makanya perlu juga dukungan dari masyarakat untuk mencegah atau menangkal hal-hal itu," katanya.

Salah satu langkah nyatanya, tambah Andriansyah, adalah dengan menggandeng organisasi Islam seperti Muhammadiyah.

"Ini kan bagian dari pencegahan, kita berkoordinasi dalam hal pengawasan bersama masyarakat. Ini (pengawasan) bukan kerja Bawaslu saja," kata dia.

"Ya memang secara Undang-Undang Bawaslu yang diberi amanat, tapi kita juga mengajak masyarakat untuk turut serta, termasuk Muhammadiyah," sambungnya.