Miris, Jumlah Madrasah Negeri Tak Sebanding dengan Sekolah Islam Terpadu Ada Apa dengan Pemkot Depok
- Istimewa
Siap –Ditengah mencuatnya soal janji Walikota terkait pembangunan Madrasah Negeri, kini terungkap fakta bahwa ada sejumlah Aset Pemkot Depok yang disewakan sebagai sarana pendidikan swasta yang berbasis Islam terpadu, atau dikenal dengan sebutan SDIT.
Hal itu pun akhirnya diakui oleh Kabid Pengelolaan Aset pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok, M. Dini Wizi Fadly.
"Penyewaan lahan untuk sekolah itu kan sesuatu yang halal, ada dalam aturan barang milik daerah, dan itu kebanyakan givent (diberikan) yang sampai pada kita," katanya dikutip pada Selasa, 10 Oktober 2023.
"Artinya itu sudah lama dilakukan. Penyewaan di lapangan," sambung dia.
Tapi, kata Fadly, ada beberapa lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang dulunya oleh pengembang untuk sarana pendidikan, dan itu dikembangkan untuk disewakan sebagai sarana sekolah swasta.
"Cuma ada beberapa juga yang apa ya, mereka (pengelola sekolah swasta) seperti hidup segan mati nggak mau. Ya anak muridnya nggak ada," jelas Fadly.
Ketika disinggung berapa total aset Pemkot Depok yang disulap menjadi sekolah swasta? Fadly mengaku tak tahu secara pasti. Namun ia membantah jika disebut mencapai puluhan SDIT.
"Kurang lebih mungkin ada sekitar belasan. Rata-rata untuk SDIT paling banyak," katanya. "Biasanya, sekolah swasta itu akan memperpanjang sewa lahan dalam waktu lima tahunan," sambungnya.
Berdasarkan penelusuran sementara, jumlah SDIT di Kota Depok berjumlah kurang lebih sekitar 107 sekolah dan SMP IT 51 Sekolah, artinya, hal tersebut sangat berbanding terbalik dengan keberadaan Madrasah Negeri di Depok yang hanya semata wayang alias satu satunya.
Dengan terungkapnya hal tersebut membuat sejumlah pihak menjadi geram dan menganggap bahwa janji Walikota Depok untuk membangun Madrasah Negeri hanya isapan jempol belaka atau omong kosong.
Terkait hal tersebut, Ketua PC GP Ansor Depok H.M Kahfi mengatakan, soal pembangunan Madrasah Negeri ini sudah sering kami sorot sebelumnya, bahkan, sejak Walikota terpilih baru menjabat 2 tahun kami sudah meminta Pemkot untuk merealisasikan hal tersebut. Tapi, kata Kahfi, hingga saat ini belum juga berjalan, bahkan komunikasi dengan pihak Kemenag tidak berjalan dengan baik.
" Padahal jelas, Pemkot hanya menyediakan lahan Kemenag yang membangun, kalau lahan ga diserahkan gimana mau dibangun," tegasnya.
