Kantor Walikota Depok Digeruduk Massa Imbas Dugaan Monopoli Proyek
- Istimewa
Siap – Sejumlah massa yang tergabung dalam Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) dan Gerakan Militansi Pejuang Indonesia(GMPI), menggelar aksi unjuk rasa di kantor Wali Kota Depok pada Jumat, 30 Mei 2024.
Mereka menuntut agar praktek monopoli yang diduga selama ini berlangsung dalam proyek-proyek besar di Kota Depok segera dihentikan.
Massa juga curiga ada oknum Badan Layanan Pengadaan (BLP) Depok yang terlibat.
“Kami menduga ada kongkalingkong yang dilakukan oleh oknum-oknum di BLP sehingga pemenang proyek-proyek besar di Depok di dominasi oleh orang yang itu-itu aja," kata Kordinator KAKI Jabar, Pardong.
Dalam orasinya Pardong juga menyoroti tentang dugaan permainan, sehingga pengusaha-pengusaha lain terkunci.
“Mereka kami duga melakukan kuncian sehingga pemenang proyek bisa di atur," ujarnya.
Sementara itu, perwakilan dari GMPI, dalam orasinya menyatakan bahwa monopoli melanggar Undang-Undang.
“Monopoli itu melanggar UU no 5 tahun 1999. Dipasal 17 jelas-jelas bahwa praktik-praktik monopoli itu dilarang” ujar demonstran.
Data yang dihimpun menyebutkan, dugaan tersebut dilaporkan ke team Saber Pungli, Menkopolhukam dan ke Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.
“Betul, kami sudah membuat laporan, dan senin depan kami akan di panggil untuk membuat berita acaranya," kata Pardong.
