Ungkit Pilkada Solo, PDIP Blak blakan Soal Keluarga Jokowi, Jujur Kami Khilaf
- Istimewa
Siap –Setelah beragam pernyataan yang terkesan menyerang sosok calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, kini Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto kembali mengeluarkan pernyataan yang menohok.
Dalam sebuah acara diskusi daring bertajuk "Sing Waras Menggugat di MK, Hak Angket, Keputusan MKMK?" pada Sabtu kemarin, 30 Maret 2024, Hasto Kristiyanto buka bukan angkat bicara soal pengkhianatan keluarga Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Bahkan Hasto juga mengungkit soal pilkada Kota Solo dan mengaku pihaknya khilaf terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka di ajang tersebut.
"Jujur saja, kami khilaf," katanya dalam acara diskusi tersebut.
Selain itu, Hasto juga mengatakan bahwa rekomendasi untuk memajukan Gibran memang dilakukan dengan mempertimbangkan banyak hal.
Salah satunya, kemajuan yang diberikan Jokowi terhadap PDIP.
Namun kala ini, kata Hasto, PDIP menyadari bahwa kemajuan yang dibawa Jokowi merupakan kefanaan.
Sebab, katanya, kemajuan yang ada dinilai dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Dia haqqul yakin, persoalan ini akan menjadi permasalahan serius kemudian hari bagi bangsa dan negara.
Apalagi, lanjut Hasto, upaya Jokowi untuk terus melanggengkan kekuasannya dengan membangun dinasti politik kian menguat setelah melenggangnya jalan Gibran menjadi calon wakil presiden.
"Nepotisme ini menguat kecurangan melalui penggunaan kekuasaan kian menguat juga," ucapnya.
Hasto juga mengatakan, PDIP tidak mempersoalkan jika harus dikhianati oleh keluarga Solo, keluarga Jokowi, yang melakukan manuver politik.
Misalnya, kata Hasto, Gibran yang maju menjadi calon wakil presiden tanpa rekomendasi PDIP, Kaesang Pangarep yang menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bobby Nasution yang tidak mendukung pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud Md, hingga pencalonan asisten pribadi Iriana Jokowi di pemilihan Wali Kota Bogor.
Menurut Hasto, upaya Jokowi sudah melebihi ambang batas.
Manuver dan pengkhianatannya terhadap PDIP tidak bisa terus dilanjutkan terjadi kepada bangsa dan negara.
"Kami akhirnya sadar dan melakukan evaluasi, tapi sudah banyak kebohongan yang dilakukan sejak awal," tandasnya.
