Rahasia Kelam Terkuak! Ahli Hukum Terkenal Beberkan Kecurangan Jokowi dalam Film DIRTY VOTE
- Istimewa
Peran pejabat gubernur tentu saja sangat berpengaruh dan siapa sajakah mereka, kalau kita perhatikan orang yang di tunjuk presiden dan menteri dalam negeri kita bisa lihat, pj gubernur jawa barat bey macmudin, yang dulu menjabat di sektor penting menteri.
Lain hal pj Gubernur DKI Jakarta sebuah wilayah penting Budi Heru hartono, merupakan kepala menteri sekertariat presiden orang yang sering di bicarakan media akhir akhir ini.
Pj gubernur jawa tengah nana sudjana kalau kita telusuri beliau pernah menjadi kapolresta surakarta di tahun 2010 ketika presiden jokowi masih menjabat sebagai wali kota surakarta.
Ada peristiwa unik dalam menunjuk pj gubernur aceh ahmad marzuki beliau berdinas kemiliteran lalu ditarik kekementerian dalam negeri 3 hari setelah penarikan beliau langsung ditunjuk menjadi pj gubernur aceh.
Beberapa hari bahwa relasi penunjukan dan berbagai peristiwa ketidaknetralan pj gubernur atau pejabat lain didalam pemilu.
Apa yang menjadi pj gubernur bali misalnya kita lihat misalnya bahwa pj gubernur melakukan perintah tindakan untuk mencabut dari baliho dan poster dari partai terntu bahkan seperti calon presiden ganjar pranowo.
Bivitri Susanti mengatakan Bahwa Begitu banyak Bansos atau Bantuan sosial dibagi bagikan, kita bisa lihat mulai dari 2014 sampai 2024 dari tahun ke tahun anda bisa melihat bagaimana di setiap pemilu yang mengalami lonjakan naik.
Bahkan dibandingkan itupun pemilu 2024 ini ternyata angka sangat tinggi hampir mencapai 500 triliun.
Kalau kita lihat bagaimana sebaran dan kecepatan pemberian bansos atau bantuan sosial memang kita lihat pemberian bansos ini akan meroket ketika terjadi pemilu.
"2008 santai, kemudian 2009 terjadi kenaikan, 2013 menjelang 2014 mulai rapat, kemudian 2019 kelihatan kerapatannya dan 2024 begitu rapat dan baru bulan januari kita bisa habiskan 78,06 Triuliun, untuk bantuan sosial.
Kita harus ingat bahwa bantuan sosial itu bukan bantuan yang harus di hentikan saat pemilu, tapi kita harus kembalikan bahwa bantuan sosial atau bansos bukan bantuan politik atau pejabat.
