Kisah Hilirisasi Nikel Jokowi: Mengapa Amerika Serikat dan Uni Eropa Bersikeras Menentang
- Istimewa
Siap –Presiden Jokowi, dengan penuh keberanian, mempertahankan kebijakan hilirisasi nikelnya meskipun mendapat tentangan keras dari Amerika Serikat, Uni Eropa, dan IMF.
Pada 17 Oktober 2022, AS dan negara Eropa bahkan menggugat Jokowi ke WTO, menyoroti kontroversi kebijakan tersebut.
Meskipun mendapat kritik dari berbagai pihak, kebijakan hilirisasi nikel Jokowi membawa keuntungan ekspor Indonesia melonjak drastis menjadi Rp 510 triliun, meningkat dari Rp 17 triliun.
IMF meski menyuarakan kekhawatiran, tapi Jokowi membuktikan bahwa hilirisasi memberikan manfaat signifikan, termasuk peningkatan penerimaan negara dari PPN, PPh, royalti, dan PNBP.
Hilirisasi juga menjadi kunci pembuka lapangan pekerjaan baru di berbagai daerah. Contohnya, di Sulawesi Tengah, jumlah tenaga kerja meningkat drastis dari 1.800 menjadi 71.500, sedangkan di Maluku Utara, lapangan kerja melonjak dari 500 menjadi 45.600.
Meski Indonesia kalah dalam gugatan WTO, Jokowi tidak menyerah dan mengajukan banding. Proses banding tertunda karena Majelis Banding WTO masih belum terbentuk, disandera oleh Amerika Serikat.
Paman Sam berencana melakukan reformasi besar pada Majelis Banding, yang diperkirakan baru akan dilaksanakan akhir 2024 setelah masa kepresidenan Jokowi berakhir.
Sebuah perjuangan yang menarik dan penuh ketegangan untuk melindungi kebijakan hilirisasi yang membawa dampak positif bagi Indonesia.
