Isu Pemakzulan dan Kenaikan Pajak Hiburan Memanas di Pemilu, LBP: Gunakan Akal Sehat
- Istimewa
Siap –Memanasnya suhu politik menjelang pencoblosan Pilpres 2024 pada Februari mendatang dengan beragam isu seperti pemakzulan hingga kenaikan pajak hiburan membuat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan atau LBP angkat bicara.
Luhut menyebutkan bahwa belakangan ini dirinya melihat berbagai macam polemik yang beredar luas ditengah masyarakat dari mulai pemakzulan hingga naiknya pajak hiburan.
Terkait kenaikan pajak hiburan, kata Luhut, dirinya sudah mendengar sejak beberapa waktu lalu, karenanya, Ia langsung mengambil inisiatif dengan mengumpulkan instansi terkait untuk membahas masalah ini.
"Saya berpendapat wacana ini perlu ditunda dulu pelaksanaannya,untuk kami evaluasi bersama apa dampaknya pada rakyat. Terutama mereka para pengusaha kecil," kata Luhut seperti dikutip dari akun Instagram@luhutpandjaitan.
"Yang perlu masyarakat ketahui adalah, industri hiburan bukan hanya berisi karaoke dan diskotik saja. Ada banyak pekerja yang sumber penghasilannya bergantung pada para penyedia jasa hiburan baik skala kecil sampai menengah. Atas dasar itulah, saya merasa belum ada urgensi untuk menaikkan pajak ini," sambung Luhut.
Kemudian lanjut Luhut, tentang suara suara sumbang terkait penyelengaraan Pemilu 2024 juga tak luput dati perhatiannya.
"Saya ingin seluruh rakyat Indonesia paham bahwa masih banyak program kerja yang harus kami selesaikan, ketimbang harus ikut campur dalam penyelenggaraan pemilu yang merupakan ranah KPU serta Bawaslu," tuturnya.
Lebih lanjut Luhut mengatakan, dirinya tak menampik bahwa ditengah pesatnya sebaran informasi saat ini, kabat dan isu marak bermunculan bak jamur di musim hujan.
"Maka dari itu, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia yang akan memilih pemimpin baru di tanggal 14 Februari nanti, untuk menggunakan hak pilih secara bijaksana," katanya.
"Gunakan akal kita untuk menyaring dan memilah informasi yang faktual dan valid. Kenali calon pemimpin dari apa yang sudah dia kerjakan, bukan sekedar dari penilaian dan opini satu atau beberapa orang," tandasnya.
