Mulai Januari 2024, Beli Gas 3 kg Harus Pakai NIK

Potret Gas 3 Kg atau gas melon
Sumber :
  • Istimewa

Siap –Mulai bulan Januari 2024,.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan pembeli gas 3 kg subsidi atau lebih dikenal gas melon diwajibkan terdaftar di pangkalan dengan menggunakan KTP dan KK.

Langkanya Gas 3 Kg Bikin Warga Depok Menjerit, Kini Muncul Si Mungil Pink: Akan Segera Hadir

Atas dasar tersebut, otomatis pangkalan dan para agen penyalur, wajib menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) dalam menyalurkan LPG 3 kg subsidi tersebut.

Direktur Logistik & Infrastruktur PT Pertamina (Persero), Alfian Nasution menegaskan, apabila ada pangkalan dan agen penyalur yang tidak menjalankan aturan tersebut, maka sanksi tegas berupa penutupan pangkalan maupun keagenan menanti mereka.

Difasilitasi Kemenperin, CERI dan Pelaku Industri Migas Sepakat Aturan TKDN Harus Ditegakkan

"Apabila dia juga menjual tanpa NIK, itu gampang terdeteksi dan akan ditindak tegas dari Pertamina. Bagi agen dan pangkalan yang melakukan pelanggaran, itu pasti kita tutup," kata Alfian dalam konferensi pers di Kantor Ditjen Minyak dan Gas Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip dari VIVA Kamis, 4 Januari 2024.

Lebih lanjut Alfian mengatakan, sistem yang telah terdigitalisasi akan turut membantu untuk memantau pelaksanaan program tersebut di lapangan.

Bakal Diperketat, Ini Bocoran Kendaraan yang Masih Bisa Menggunakan BBM Bersubsidi

Jadi, apabila ada pangkalan atau agen yang melanggar, maka hal itu akan langsung terdeteksi.

"Ini sistem digitalisasi, jadi gampang di-tracing.Kemudian, apabila nanti ada pangkalan yang tidak melaksanakan yang kami instruksikan, itu langsung terdeteksi," terangnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji menegaskan, masyarakat yang berhak mendapatkan penyaluran LPG 3 kg subsidi antara lain yakni rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran.

"Kita bergerak perubahan paradigma subsidi di tahun 2023 dari yang berbasis komoditas, yaitu tabungnya, menjadi subsidi kepada penerima," kata Tutuka dalam konferensi pers di kantornya, Rabu, 3 Januari 2024.

Dia memastikan bahwa prosesnya akan dilakukan secara bertahap, dan dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

"Kita nanti akan lihat daya beli masyarakat juga," tandasnya.