Prof Tjipta Lesmana Gemparkan Skandal Pemaksaan Pencalonan Gibran Terkuak, Prabowo Penuh Penyesalan!

Siap –Dalam sebuah wawancara eksklusif di channel YouTube ASANESIA TV dengan Abraham Samad, Prof Tjipta Lesmana membeberkan isu kontroversial terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto. 

Menurut Tjipta, langkah ini bukan hanya pelanggaran terhadap demokrasi, tetapi juga menjadi rencana Jokowi untuk mengamankan kekuasaannya.

Tjipta dengan tegas mengkritik Jokowi, menyebut bahwa Gibran tidak memiliki pengalaman dan kapasitas yang memadai. 

Pencalonan Gibran dianggap sebagai praktik nepotisme yang dapat memicu konflik di masyarakat, meninggalkan pertanyaan tentang prioritas Jokowi terhadap kepentingan rakyat.

Dalam sorotan, Tjipta Lesmana membuka tabir tentang peran Iriana Joko Widodo sebagai dalang di balik pencalonan Gibran. Menurutnya, Iriana mendesak Jokowi untuk memastikan anaknya duduk di kursi kekuasaan. 

Pernyataan ini menggambarkan Jokowi di mata Tjipta sebagai pemimpin yang lebih memperjuangkan kepentingan keluarganya daripada rakyat.

Tak hanya itu, Prof Tjipta Lesmana juga mengungkap bahwa Prabowo sebenarnya tidak menginginkan Gibran sebagai cawapresnya. 

"Prabowo sebetulnya nyesal. Prabowo tanpa Gibran sudah berkibar. Sudah bisa menang dia," katanya.

Elektabilitas yang terus menurun membuat Prabowo menyesal, karena, seperti diungkapkan Tjipta, Prabowo tanpa Gibran sudah mampu bersinar. 

"Karena anjlok, terus turun. Sebetulnya mengganggu," katanya. Ucapan Tjipta tersebut pun lantas membuat Abraham Samad bertanya-tanya

Hal ini menciptakan ketegangan dalam tim Prabowo, di mana ketidakpastian Gibran menjadi sorotan Tjipta.

"Ada yang bisikin saya. Pak Prabowo tanpa Gibran sudah berkibar luar biasa. Ini, 'kan (Prabowo) sangat berpengalaman soal politik," katanya.

Semua ini menciptakan misteri dan ketegangan politik yang membingungkan, mengguncang keyakinan publik terhadap pemerintahan dan menimbulkan pertanyaan besar tentang integritas politik di tingkat tertinggi.

 

Apakah Jokowi benar-benar mengamankan kepentingan rakyat ataukah ini hanya tentang kepentingan pribadi dan keluarganya?