Perang Iran dan Popularitas yang Merosot, Trump Hadapi Ujian Berat
- Istimewa
Sebelumnya, Trump pernah menjalani proses pemakzulan pada 2019 dan 2021.
Meski demikian, persetujuan pemakzulan oleh DPR tidak secara otomatis membuat presiden kehilangan jabatannya.
Untuk memberhentikan seorang presiden, diperlukan persetujuan sedikitnya dua pertiga dari 100 anggota Senat AS.
Walaupun persyaratan tersebut tergolong sulit dipenuhi, proses pemakzulan baru tetap berpotensi menyita perhatian pemerintah, memengaruhi warisan politik Trump, dan menghambat agenda pemerintahannya hingga akhir masa jabatan.
Skenario ketiga adalah terjadinya kebuntuan kebijakan yang berpotensi memicu krisis politik.
NBC News pada Senin, 19 Oktober, mencatat bahwa jika Partai Demokrat menguasai DPR dan Senat, berbagai rancangan undang-undang yang menjadi prioritas Gedung Putih berpotensi terhambat.
Pada saat yang sama, penguasaan Senat oleh Demokrat dapat menghambat proses persetujuan calon menteri, pejabat eksekutif, hingga hakim agung yang diajukan Trump.
Risiko politik juga dapat meningkat jika Trump menolak menerima hasil pemilihan sela.
Associate fellow dari Chatham House, Bronwen Maddox, memperingatkan kemungkinan terjadinya krisis politik pascapemilu apabila penolakan terhadap hasil pemungutan suara benar-benar terjadi.
Penolakan hasil, tuduhan kecurangan sistematis, serta sengketa hukum yang menyertainya dikhawatirkan mengikis kepercayaan terhadap sistem demokrasi AS menjelang pemilihan presiden 2028.
Penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap Trump terjadi di tengah dampak perang dengan Republik Islam Iran yang dimulai pada akhir Februari 2026.
Konflik tersebut mendorong harga minyak mentah dunia menembus 100 dolar AS per barel atau setara sekitar Rp1,7 juta.
Sementara itu, harga bensin di Amerika Serikat meningkat menjadi 4,3 dolar AS per galon atau sekitar Rp77.000.
Kenaikan harga energi dan kebutuhan sehari-hari turut memengaruhi penilaian masyarakat terhadap pengelolaan ekonomi pemerintah.
Sebanyak 68 persen warga menyatakan tidak puas terhadap kinerja ekonomi pemerintahan Trump. Angka tersebut juga mencakup 37 persen pemilih Partai Republik.
Langkah Trump yang melonggarkan sanksi energi terhadap Rusia untuk mengimpor solar dengan harapan menekan harga bensin justru menuai kritik dari masyarakat.
Di tengah situasi tersebut, muncul pertanyaan mengenai dampak perang Iran terhadap posisi politik Trump dalam pemilihan sela mendatang.
Iran disebut berupaya memanfaatkan situasi tersebut dengan memperpanjang negosiasi damai bersama Washington.
