Ketika Prabowo Semprot Para Bintang TNI, Polisi dan Jaksa: Introspeksi!
- Istimewa
Siap – Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto melontarkan pernyataan yang cukup keras pada para aparat penegak hukum, seperti TNI, Polri maupun Kejaksaan.
Prabowo meminta, aparat maupun birokrat harus instropeksi, melakukan evaluasi internal.
"Masalah bagi bangsa Indonesia juga masalah bagi kita semua. Saya minta kita introspeksi terutama para birokrat. Ini banyak birokrat di sini saya lihat ya.
Birokrat introspeksi kita semua," katanya saat menghadiri peresmian bendungan di Lombok pada Jumat, 10 Juli 2026.
Prabowo juga menekankan pernyataannya itu pada para pejabat militer maupun kepolisian dan jaksa.
"Introspeksi pejabat-pejabat militer dan polisi introspeksi. Saudara adalah milik rakyat. Bintangmu dari rakyat, sepatumu dari rakyat, topimu dari rakyat. Jangan pernah lupa itu. Kejaksaan demikian juga," tegasnya pada sejumlah pejabat yang hadir.
"Anda jaksa ya? Pakai bintang juga kau. Kau juga milik rakyat," tegas Prabowo menunjuk seorang jaksa yang ada di hadapannya.
Di sisi lain, Ketua Umum Gerindra itu juga mengaku bersyukur atas prestasi-prestasi yang sudah dihasilkan dalam waktu yang singkat, di tengah banyaknya perlawanan dari kelompok-kelompok koruptor.
"Ini ada wartawan, jadi saya enggak boleh bicara. Saya harus bicara hati-hati. Saya harus bicara sopan. Saya enggak boleh bilang koruptor itu bajingan. Enggak boleh. Oh, nanti ini yang nanti diblow up yang ini," tuturnya.
"Anda mau saya bicara sopan atau mau bicara saya jujur? Saya kadang-kadang bersyukur, saya ini sudah pensiun. Kadang-kadang saya itu hadapi maling-maling koruptor itu rasanya hrrrrgg itu. Tapi harus sesuai prosedur hukum. Iya. Kita laksanakan," ujarnya dengan nada gemas.
"Kita akan tegakkan hukum. Hukum itu untuk semua. Bukan untuk hanya orang kuat saja. Bukan hanya hukum untuk orang kaya saja," tegasnya.
Sebagaimana diketahui, ketegangan antara TNI, Polri, dan Kejaksaan (khususnya Kejaksaan Agung) mencapai puncaknya pada Juli 2026 ini.
Diduga, hal itu terjadi imbas penanganan perkara korupsi kakap serta pengerahan aparat bersenjata di ruang publik.
Perseteruan ini memicu kekhawatiran luas mengenai faksionalisme dan gesekan antar-lembaga penegak hukum yang dinilai mengorbankan asas keadilan.
