Pemanfaatan Data Potensi Dorong Target PAD Lebih Akurat, Teguh: APBD Semakin Realistis
- Istimewa
Siap – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) menekankan pentingnya penyusunan basis data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang akurat.
Hal ini dapat menentukan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), serta sebagai langkah awal dalam upaya meningkatkan PAD.
"Langkah ini dilakukan guna mengatasi rendahnya tax ratio daerah serta mengubah pola penetapan target PDRD yang selama ini dinilai belum berbasis data riil," kata Direktur Pendapatan Daerah, Teguh dalam acara Workshop Permasalahan Perhitungan Data Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Jumat, 19 Juni 2026.
Forum yang berlangsung di Jakarta ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Investasi/BKPM, serta para Kepala Badan Pendapatan Daerah.
Agenda itu bertujuan mencari solusi atas kendala teknis pemetaan potensi pendapatan di lapangan.
Peran Krusial Basis Data Potensi
Untuk memutus siklus tersebut, pemerintah daerah diwajibkan membangun basis data potensi PDRD yang komprehensif.
Basis data ini berfungsi sebagai fondasi bagi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan analisis potensi, memetakan sumber pendapatan baru, serta merumuskan kebijakan pemungutan yang lebih efektif dan efisien.
Saat ini, pengelolaan sektor PDRD masih membentur sejumlah tantangan klasik di lapangan.
Selain rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, pemda juga dihadapkan pada minimnya integrasi data serta keterbatasan sistem pengelolaan yang efisien.
Melalui ketersediaan basis data yang valid, kendala-kendala tersebut diharapkan dapat segera teratasi.
"Dengan adanya basis data yang lengkap dan terintegrasi, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mudah dalam mengidentifikasi potensi pajak dan retribusi, serta merencanakan strategi pengumpulan yang lebih efektif dan efisien," ucap Teguh.
Optimalisasi PAD Mengurangi Ketergantungan Dana Transfer Pusat
Akselerasi pemetaan potensi PDRD ini menjadi krusial, mengingat fondasi pembiayaan yang kuat merupakan syarat utama penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.
Selama ini, struktur APBD di banyak daerah masih menunjukkan ketimpangan, di mana kontribusi PAD belum seimbang jika disandingkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat.
