Hari ke-66 Konflik AS vs Iran: Trump Plin Plan, Mojtaba Khamenei Serukan Perang

Pemimpin Tertinggi Iran Motjaba Khamenei tak gentar hadapi Amerika
Sumber :
  • Istimewa

Sejumlah pihak menilai, langkah Trump itu dianggap sebagai upaya menghindari aturan resolusi kekuatan perang 1973. Aturan ini membatasi aksi militer tanpa izin kongres lebih dari 60 hari. 

img_title Kualifikasi Piala Asia U17 2027: Tiga Tim Lolos Termasuk Timnas Indonesia, 10 Tim di Ambang Lolos, 21 Tim Tersingkir

Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth memperkuat argumen tersebut dalam kesaksiannya di Komite Angkatan Bersenjata Senat. 

Hegseth menegaskan, status gencatan senjata berarti hitungan mundur waktu telah dihentikan.

img_title Iran Ingin Ubah Peta Keamanan Kawasan, Kekuatan Asing Diminta Menyingkir?

Namun sejumlah ahli hukum menilai argumen ini lemah. 

Meski pengeboman berhenti, tapi AS masih mengerahkan tiga kapal induk dan tetap melakukan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. 

img_title Bukan Sekadar Ancaman, Iran Ungkap Seberapa Besar Balasan Jika Diserang Lagi

Dalam hukum internasional, blokade laut secara teknis dianggap sebagai tindakan perang. 

Profesor hukum Universitas Emory, Mark Nevitt pun menilai pemerintahan Trump sedang mencari celah hukum yang tidak konsisten.

Menurutnya, blokade hanya sah jika dalam kondisi perang. Sementara pemerintah mengklaim konflik telah berakhir. 

Kini pemerintah AS lebih mengandalkan tekanan ekonomi lewat blokade untuk menekan Iran yang dinilai efektif dan akan terus dilakukan hingga jalur di Selat Hormuz kembali normal dan tercapai kesepakatan nuklir. 

Namun di dalam negeri kebijakan ini memicu perdebatan. Partai Demokrat menilai perang itu ilegal tanpa persetujuan kongres. 

Sementara Partai Republik tetap mendukung meski dampak ekonomi mulai terasa. 

Sejumlah senator pun mendesak keterlibatan kongres melalui izin baru dengan alasan keputusan militer harus melibatkan rakyat lewat wakilnya dan memiliki dasar hukum yang jelas.

Trump Tercekik Aturan 

Perlu diketahui, 1 Mei 2026 menjadi batas akhir bagi Donald Trump untuk secara legal mempertahankan pengerahan militernya di sekitar kawasan Timur Tengah untuk melawan Republik Islam Iran. 

Berdasarkan resolusi kekuatan perang tahun 1973, seorang Presiden Amerika Serikat hanya diizinkan mengirim pasukan ke luar negeri selama 60 hari tanpa persetujuan dari kongres. 

Resolusi ini yang juga dikenal sebagai Undang-Undang Kekuatan Perang adalah resolusi kongres yang dirancang untuk membatasi kemampuan Presiden Amerika Serikat untuk memulai atau meningkatkan tindakan militer di luar negeri. 

Tapi bukankah perang di Iran dimulai pada 28 Februari 2026? Kenapa tidak berakhir pada 29 April?

Nah, ini karena Trump baru secara resmi memberitahukan operasi itu kepada Kongres AS pada 2 Maret 2026. 

Halaman Selanjutnya
img_title