Soal Menu Makanan Atasi Stunting di Depok Makin Panas, Walikota dan DPRD Saling Ngegas
Siap –Pembahasan soal polemik menu Program Makanan Tambahan atas Stunting di Depok kian memanas, bahkan Walikota Depok Mohammad Idris dan DPRD saling melemparkan pernyataan keras terkait hal tersebut.
Walikota Depok Mohammad Idris mengatakan bahwa dirinya meminta semua pihak agar tidak asal bicara soal program pencegahan stunting yang dijalankan oleh Jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes).
"Jangan kalau bukan pakar enggak ngerti masalah ngomong-ngomong masalah gizi, ini bahaya. Coba kalau bukan orang media misalnya, media bodrex, gitu misalnya, terus dia ngomong-ngomong media kan enggak pantes," katanya usai rapat Paripurna di gedung DPRD Depok pada Rabu, 22 November 2023.
Bahkan, Idris menyinggung soal manuver tajam sejumlah Terkait hal itu, Idris juga menyinggung manuver tajam sejumlah anggota DPRD Depok terkait isu ini.
"Kita lagi suasana politik yang sudah tensinya nih naik, nanti tambah naik tensinya, malah repot. Coba ditulis dikejadian kayak gini, nanti kita teliti dengan ahli gizinya," pungkas Idris.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Komisi D Depok Babai Suhaimi mengatakan bahwa persoalan makanan tambahan untuk atasi stunting ini bukan cuma soal kandungan gizi saja, tapi soal pelaksanaan di lapangan.
"Oh salah, Pak Wali tidak boleh langsung menyimpulkan dan langsung menilai seperti itu," katanya.
Lebih lanjut Babai mengatakan, ini bukan perkara manuver di tahun politik hingga menuding hal ini dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
"Ini soal transparansi, mekanisme dan apa yang sebenarnya terjadi hingga persoalan stunting mencuat dan membuat heboh masyarakat," tuturnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menyorot omongan Idris yang tak perlu memviralkan menu PMT lokal tanpa kejelasan.
"Media tidak bisa diintervensi, media adalah bagian dari pilar demokrasi yang memiliki hak untuk mengedukasi masyarakat dan mendorong jalannya program pemerintah," tegasnya.
Selain itu, Babai juga mempertanyakan dasar wali kota menyebut pemberian makanan tambahan (PMT) lokal ini sudah sesuai dengan petunjuk teknis Kemenkes.
"Pertanyaannya, apakah Pak Wali melakukan tes terhadap makanan itu? Kan tidak juga. Jangankan dia, yang membuat saja kalau kita turun ke lapangan betul tidak kandungan gizinya? Itu kan pasti tidak." katanya.
Terlebih, lanjut Babai, dirinya menerima sejumlah laporan yang menyebut, banyak anak tidak tertarik dengan menu yang disajikan PMT lokal.
"Ternyata banyak anak menolak, tidak mau makan makanan itu. Terlepas dari kandungan gizinya ada atau tidak, yang pasti bahwa anak-anak dari laporan kepada saya, bahwa banyak yang menolak makanan itu," jelasnya.
"Nah makanya saya berharap jika memang ada kesalahan, pemerintah jujur, dan harusnya mengakui," tandasnya.
