DPR Bersatu, Bawa Revisi UU ITE dalam Semangat Perbaikan Hukum

Siap –Pada Rabu, 22 November 2023, suasana rapat Komisi I DPR RI menjadi momen bersejarah. 

Keputusan tingkat I untuk menyetujui Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diambil setelah rapat kerja (raker) yang melibatkan Komisi I DPR, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Hukum dan HAM di ruang rapat Komisi I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Sebelum pengambilan keputusan tingkat I, para anggota Komisi I memberikan pandangan fraksi terkait RUU Perubahan ke-2 atas UU ITE. 

Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, kemudian menanyakan kepada seluruh anggota Komisi I dan perwakilan pemerintah apakah RUU tersebut layak untuk dibawa ke pembicaraan tingkat II pada Rapat Paripurna DPR RI.

"Setuju," jawab bulat para anggota dewan yang hadir dalam rapat tersebut. Keputusan ini mencerminkan kesepakatan bersama untuk melanjutkan pembahasan revisi UU ITE.

Sebelum keputusan diambil, Ketua Panja RUU ITE, Abdul Kharis Almasyhari, menjelaskan substansi RUU Perubahan Ke-2 Atas UU ITE.

Politikus PKS ini merinci 38 Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang telah disepakati pada 10 April 2023.

Halaman Selanjutnya

1. Perubahan terhadap ketentuan Pasal 27 Ayat 1 mengenai muatan kesusilaan; Ayat 3 mengenai muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik; dan Ayat 4 mengenai pemerasan atau pengancaman yang dengan merujuk pada ketentuan pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.