DPRD Depok Sorot Program Berbagi Makanan untuk Bocah Stunting: Isinya Cuma Kuah Sop?

Siap – Program bagi-bagi makanan yang dilakukan Dinkes Kota Depok, untuk penanggulangan bocah stunting atau gizi buruk, menuai polemik.

Sebabnya, menu yang disajikan dinilai memprihatinkan. Hal itu disampaikan anggota DPRD Depok, Hamzah.

Menurut dia, menu nasi dan kuah sop, berikut dua tahu kurang memenuhi syarat sebagai program penanggulangan stunting di Kota Depok.

"Kami dukung program makanan tambahan untuk penangulangan stunting, dan ini harus jalan terus. Cuma, disayangkan menunya memprihatinkan," katanya, Senin 13 November 2023.

Di sisi lain, politisi Gerindra tersebut juga menyoroti besarnya anggaran yang digelontorkan Dinkes Depok terakit program ini.

Selain itu, Hamzah juga mengkritik, bahwa program bagi-bagi makanan ini tidak bisa dilakukan per orangan. Karena sumber dananya dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD.

"Dalam anggaran Rp 18 ribu per pax tidak bisa dilakukan oleh Kader PKK, itu harus berbadan hukum, karena memakai anggaran APBD. Nah pertanyaannya siapa pihak ke tiga penyedia makanan untuk stunting?" tanya Hamzah.

Dirinya mengatakan, bahwa pemberian menu untuk penanggulangan program stunting itu dilakukan selama 28 hari. Menurutnya, jika diberikan semua di setiap RW yang ada di Kota Depok dengan jumlah 925 RW, maka nilai anggaran yang dikeluarkan cukup besar.

Hal ini dianggap tak sebanding dengan menu yang disajikan.

"Andai saja per RW diberikan 20 makanan tambahan penanggulangan stunting, maka berapa banyak anggaran selama 28 hari kedepan yang keluarkan dari APBD," kata Hamzah.

"Kalau menu hanya nasi putih, sayur sop atau sayur sawi dan tahu, berapa nilainya? Ini berpotensi menimbulkan kerugian uang negara miliaran rupiah. Teman-teman bisa menghitung semua," sambungnya.

Lebih lanjut dirinya kembali mengatakan, bahwa program ini tidak bisa dilakukan secara per orang, harus menggunakan jasa pihak ketiga. Karena di situ ada pajak.

"Kalau pihak ketiga itu kemudian diserahkan ke kader ya boleh-boleh saja. Apakah di dalam aturan anggaran perorangan ya nggak bisa."

"Anggaran ini kan bersumber dari APBD, apalagi jumlah besar, berapa miliar," sambung Hamzah.

Lebih lanjut dia kembali menyinggung soal menu yang disajikan dengan nilai anggaran yang cukup besar itu.

"Sementara orang semua kasat mata juga tahu, kalau nasi putih sama kuah sayur berapa sih?" tanya dia.

"Kalaupun Pak Wakil menyampaikan katanya kena pajak 10 persen, ya anggap saja pajaknya Rp 1.800, kemudian untuk transport dipotong lagi dari Rp 18 ribuan. Artinya masih ada 15 ribuan. Masa iya cuma dapat nasi putih dan kuah sop," timpalnya lagi.

Sementara itu, dikutip dari beritadepok.go.id, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Depok, Mary Liziawati mengklaim bahwa makanan yang disajikan sudah memenuhi syarat.

"Makanan tambahan ini diberikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan agar balita dengan status gizi kurang terpenuhi," katanya.

Ia mengatakan, bahwa pemberian makanan tambahan lokal tersebut sudah dilakukan secara serentak di seluruh kelurahan sejak Jumat 10 November 2023, hingga 8 Desember 2023 mendatang.

Dinkes melibatkan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) melalui Ojek Cantik Menghantarkan Makanan untuk Balita Stunting (Ocan Bananas).