Korwil IMAPA berbondong-bondong deklarasi IMASEPA
- Istimewa
Siap –Ikatan Mahasiswa Seluruh Papua (IMASEPA) melalui bakar batu dan makan bersama itu adalah sebua tradisi dari masyarakat Papua untuk menjalin rasa persaudaraan.
Hal ini dilakukan pada Sabtu, (6/9/2025),di bumi perkemahan ragunan, jakarta selatan,dan melakukan deklarasi yang diikuti 12 kordinator wilayah mahasiswa seluruh Papua di Jadetabek.
"Deklarasi ikatan mahasiswa seluruh Papua ini, merupakan bentuk kecaman terhadap panitia penyelenggara musyawarah besar ikatan mahasiswa Papua yang dianggap terlalu ditunggangi oleh muatan politik," kata Aslan di Jakarta.
Aslan menambahkan dalam Mubes Ikatan Mahasiswa Papua terjadi diskriminasi sesama mahasiswa Papua.
Hal ini sudah melenceng dari tujuan awal terbentunya mubes ikatan mahasiswa papua dan dapat memecah belah persatuan dan kesatuan sesama mahasiswa Papua.
Dalam hal ini, terkait aksi beberapa hari belakangan Imasepa mengajak masyarakat papua yang ada di wilayah Jadetabek jangan terpengaruh dengan adanya isu yang bisa memencah belah persatuan dan kesatuan.
"Berdasarkan dinamika, fakta, dan kejadian yang kami alami selama jalannya Mubes, maka kami menilai IMAPA Se-Jadetabek saat ini tidak lagi layak menjadi wadah persatuan mahasiswa Papua," ujarnya.
Organisasi ini telah kehilangan legalitas, roh, dan semangat awalnya.
Berikut kronologis kejanggalan yang dilakukan dan dipertontonkan dengan jelas dalam Musyawarah Besar IMAPA Se-Jadetabek Ke-VIII :
A. Perdebatan Hak Pilih Berbasis KTP:
Pada pembahasan taktik organisasi di bab Hak Keanggotaan, pihak paslon 02 mengusulkan agar hak memilih diberikan hanya kepada yang memiliki KTP berdomisili Papua.
a) Usulan ini menuai protes keras dari pihak paslon 01 karena dianggap: memberi ruang kepada non-Papua yang hanya memiliki KTP Papua;
b) mendiskriminasi sesama Papua berdasarkan dokumen kependudukan; c) Mengandung unsur sara, bahkan ada yang menyebut mahasiswa Fakfak “bukan orang Papua asli” hanya karena penampilan menggunakan jilbab.
B. Voting Hak Pilih: Setelah dua kali lobi, perdebatan tak kunjung mencapai titik temu. Forum kemudian mengambil voting. Hasil voting: 196 suara menolak penggunaan KTP, hanya 97 suara yang setuju. Dengan hasil tersebut, forum sebenarnya menyepakati tidak menggunakan KTP sebagai dasar hak pilih.
