Meliput Kegiatan PETI, Dua Wartawan di Sekadau Kalbar di Persekusi dan Intimidasi
Minggu, 29 Juni 2025 - 19:36 WIB
Sumber :
- Pixabay
VIVA – Dua orang wartawan berinisial R dan S diduga menjadi korban intimidasi dan persekusi oleh sejumlah orang penambangan emas tanpa izin (PETI) di di Sungai Ayak, Kecamatan Belitang Hilir, Kabupaten Sekadau , Kalimantan Barat, pada Jumat 27 Juni 2025.
Baca Juga :
Satgas PKH Segel 27 Hektare Kebun Sawit di Area Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kubu Raya
Anggota Forum Pers Independent Indonesia ( FPII ) Kalimantan Barat, Mukhlis menyayangkan aksi intimdasi dan persekusi oleh para pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) tersebut.
"Intimidasi dan persekusi sekelompok orang yang telah menghalangi dua Wartawan yang melakukan kegiatan jurnalistik adalah melanggar hukum,’’jelas Mukhlis dikutip pada Minggu 29 Juni 2025.
Mukhlis menambahkan, dua wartawan bukan hanya di perkusi dan di intimidasi, tapi diminta membuat pernyataan agar tidak memberitakan kegiatan penambangan.
‘’Empat poin tersebut, tidak adanya pemberitaan negatif di Kecamatan Belitang Hilir, Wartawan tidak dibolehkan memasuki wilayah Kecamatan Belitang Hilir, Untuk Kedepannya tidak ada lagi pihak Wartawan yang melakukan pemerasan atau pungli kepada masyarakat Kecamatan Belitang Hilir dan Setelah kejadian ini tidak ada lagi pemberitaan Media Online maupun Offline yang memberitakan hal negatif di wilayah Kecamatan Belitang Hilir dan apabila hal itu terjadi saya pihak media online Detik Kalbar akan bersedia bertanggung jawab,’’tambah Mukhlis.
Lebih lanjut, Mukhlis mengatakan, keempat point surat pernyataan tersebut dibuat dibawah tekanan sekelompok orang yang diduga para penambang emas tanpa ijin.
‘’Hal tersebut tentunya sangat mencederai Undang-undang Pers No 40 Tahun 1999. Dimana poin penting tujuan Undang-undang tersebut melindungi kemerdekaan pers dan sebagi fungsi pers sebagai kontrol sosial dan penyedia informasi bagi masyarakat,’’ujarnya.
Halaman Selanjutnya
‘’Bahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 pasal 18 ayat 1 tentang pers, di situ tertulis bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan secara melawan hukum melakukan tindakan yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan (3) dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara hingga 2 tahun atau denda,’’pungkasnya.
