Kepala BP2MI Tegaskan Kolaborasi Lintas Sektoral Penting Untuk Menekan PMI Ilegal

VIVA - Menteri sekaligus Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), H. Abdul Kadir Karding melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Barat, guna memperkuat sinergi lintas sektor dalam penanganan masalah Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya terkait pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pemberangkatan non-prosedural, pada Jum’at 20 Juni 2025.

Kepala BP2MI Abdul Kadir Karding menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat dan adat, serta aktivis kemanusiaan dalam upaya menekan angka keberangkatan pekerja migran secara ilegal.

“Kita dorong deklarasi bersama sebagai bentuk komitmen untuk memberantas jalur-jalur non-prosedural. Kalbar adalah daerah perbatasan yang punya lebih dari 70 jalur tikus, dan data kami menunjukkan rasio 1:3, artinya satu prosedural, tiga non-prosedural,”jelas Karding.

Ia juga mengatakan, sudah diskusi dengan Gubernur Kalbar bahwa kemungkinan kan membangun shelter-shelter untuk pemulangan-pemulangan dari Sarawak, Sabah, atau dari Malaysia.

‘’Karena banyak pekerja pinggiran yang memprosdural,’’katanya.

Gubernur Kalbar Ria Norsan menyambut baik kedatangan Menteri BP2MI dan menilai momen ini sebagai langkah penting untuk memperkuat pengawasan sekaligus pencegahan TPPO di wilayah perbatasan.

“TPPO ini ya sedang marak-maraknya dan dengan kedatangan Bapak Menteri ini juga memperingatkan kita supaya berhati-hati dalam kita mengirim tenaga kerja. Nah kalau yang legal itu tidak bermasalah biasanya, nah yang banyak ini adalah yang ilegal yang melalui Jalur-jalur tikus yang tanpa dokumen kemudian tanpa keterampilan, sehingga bermasalah di negara tetangga kita. Dan biasanya dipulangkan dengan cara paksa ke tempat kita” jelas Norsan.

Halaman Selanjutnya

“Mudah-mudahan dengan kedatangan Bapak Menteri ini dan juga bersama Polda Kalimantan Barat, kita bisa bersama berkolaborasi untuk menangani permasalahan yang sedang terjadi di Kalimantan Barat ini dan mudah-mudahan bisa menuntaskan masalah ini walaupun tidak menuntaskan artinya berkuranglah masalah TPPO”sambungnya.