GP Ansor Depok Kritisi Anggaran Disdik, Diduga ada Pemborosan dan Ketidakjelasan dalam Pengadaan
- Istimewa
Di tengah banyaknya sekolah di Depok yang masih menghadapi kekurangan ruang kelas, fasilitas perpustakaan, dan sarana sanitasi yang layak, dana yang dialokasikan untuk pengadaan barang-barang yang tidak urgen dianggap kurang tepat sasaran.
"Kami melihat adanya ketimpangan antara besaran anggaran dan kondisi sekolah di lapangan. Dana yang seharusnya dapat digunakan untuk perbaikan fasilitas dasar malah dialokasikan pada item-item yang tidak mendesak," ungkapnya.
Selain mempertanyakan nilai anggaran, GP Ansor Depok juga menyoroti kurangnya transparansi dalam proses pengadaan.
Mereka mendesak agar Disdik Kota Depok segera menjelaskan mekanisme lelang, penunjukan penyedia, dan metode e-purchasing yang digunakan.
"Transparansi dalam pengadaan sangat penting. Tanpa pengawasan yang ketat, ada risiko besar terjadi pemborosan dan penyalahgunaan dana publik. Kami juga mendesak DPRD Kota Depok untuk aktif mengawasi agar anggaran pendidikan digunakan secara optimal dan tepat sasaran," tegas Fungsionaris Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Depok ini.
Kritik ini datang sebagai respons atas temuan data dari SIRUP yang menunjukkan adanya paket pengadaan dengan nilai tinggi yang seharusnya dapat menunjang perbaikan fasilitas sekolah.
GP Ansor Depok berharap, dengan adanya penjelasan yang jelas dan transparan dari Disdik, masyarakat dapat mengetahui dengan pasti alokasi dan penggunaan dana tersebut.
