Stereotip Politik: Megawati dan Puan, Anti Dinasti Politik di PDIP, Yakin Anti Dinasti Politik?

Siap –Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat, dengan tegas memaparkan proses pembentukan kepemimpinan dalam PDIP, termasuk peran Megawati Soekarnoputri dan Puan Maharani dalam perjalanannya menuju kepemimpinan partai ini. 

Dalam diskusi yang digelar di Kawasan Matraman, Jakarta, pada Senin, 30 Oktober 2023, Djarot memberikan penjelasan mendalam.

Djarot mengawali pembicaraannya dengan menekankan bahwa Megawati Soekarnoputri, meskipun memiliki hubungan keluarga sebagai putri Bung Karno, telah menjalani sebuah perjalanan politik yang dimulai dari bawah. Ia mengungkapkan bahwa Megawati bergabung dengan PDI pada tahun 1986 sebagai anggota DPR.

 Hal ini menunjukkan bahwa perjalanan politiknya dimulai dari tingkat yang lebih rendah dan membutuhkan pengalaman bertahun-tahun.

Puan Maharani, menurut Djarot, mengalami proses serupa.

Ia juga digembleng oleh PDIP dari bawah dan kemudian diusulkan menjadi ketua DPR RI setelah Megawati Soekarnoputri mengundurkan diri sebagai presiden RI. 

Djarot menyoroti bahwa Puan Maharani dicalonkan sebagai anggota DPR RI setelah Megawati Soekarnoputri tidak lagi menjabat sebagai presiden dan kekuasaannya telah berakhir.

 Proses ini menunjukkan bahwa kedua perempuan ini memulai karier politik mereka dari posisi yang lebih rendah dan naik melalui pengalaman dan dukungan partai.

Djarot juga memberikan tanggapannya mengenai isu dinasti politik yang sering muncul di masyarakat terkait dengan Presiden Jokowi.

"Ini kalau masalah dinasti dari keturunan. Tapi bagaimana kita sekarang ini di masyarakat berkembang ‘ini Jokowi bangun dinasti’. Ya ketika dia berkuasa, betul di dalam proses demokrasi itu semua orang itu punya hak untuk dipilih dan memilih. Tapi ada etikanya, ada batas-batasnya, ada prosesnya ya," pungkasnya.

Ia mengakui bahwa dalam demokrasi, setiap individu memiliki hak untuk memilih dan dipilih. 

Namun, Djarot menekankan pentingnya etika dan batasan dalam proses politik.

 Ia menyatakan bahwa meskipun dinasti politik adalah fenomena yang sah dalam demokrasi, tetap perlu ada etika dan batasan yang mengatur agar sistem ini tetap adil dan transparan.

Pendapat Djarot ini mencerminkan pandangan dari salah satu pemimpin PDIP terkemuka dan memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana PDIP membentuk kepemimpinan partai dan menanggapi isu-isu politik yang relevan di Indonesia.