Kekacauan Rapat Pleno di Paniai: Polisi Terekam Lakukan Kekerasan saat Penghitungan Suara Pilkada
- Istimewa
Siap – Aksi polisi yang diduga melakukan kekerasan terekam dalam video saat berlangsungnya Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Paniai, Papua Tengah, pada 11 Desember 2024.
Video tersebut diputar oleh DPP PDIP dalam jumpa pers di Jakarta Pusat pada Jumat (13/12), mengungkap kejadian yang melibatkan aparat kepolisian di tengah proses penghitungan suara Pilkada Kabupaten Paniai dan Papua Tengah.
Dalam cuplikan video yang ditampilkan, Kabagops Polres Paniai AKP Hendry Joedo Manurung terlihat melakukan interupsi dengan nada tinggi, menunjuk-nunjuk pimpinan KPU Paniai, hingga menggebrak meja di ruang pleno.
Kericuhan semakin memanas, dan bukannya meredam situasi, sejumlah aparat kepolisian justru ikut melakukan kekerasan, seperti mendorong peserta rapat, bahkan menggunakan kayu untuk mengendalikan massa.
Ketua DPP PDIP, Ronny Talapessy, memaparkan kronologi kejadian tersebut. Rapat pleno rekapitulasi awalnya berjalan lancar mulai pukul 09.30 WIT, dengan pembacaan hasil suara dari tingkat distrik, dimulai dari Distrik Topiyai hingga Distrik Aweida. Namun, situasi berubah menjadi ricuh ketika proses rekapitulasi memasuki penghitungan suara Distrik Wegemuka sekitar pukul 10.30 WIT.
Menurut Ronny, keributan dipicu oleh saksi dari dua cagub Papua Tengah, Natalis Tabuni dan Willem Wandik, serta saksi dari cabup Paniai, Oktopianus Gobai, yang membuat kehebohan dengan merusak meja dan kursi pimpinan sidang pleno.
“Mereka mencoba memaksa agar penghitungan suara dihentikan,” ujar Ronny.
Di tengah kericuhan tersebut, aparat kepolisian memasuki ruangan tanpa diminta. Kapolres Paniai, Kompol Deddy A Puhiri, beserta sejumlah anggotanya dengan senjata lengkap turut hadir. Bukannya meredam situasi, kehadiran polisi malah memperkeruh suasana.
“Aparat seharusnya menjaga ketertiban, tetapi malah menjadi bagian dari masalah,” katanya.
Sekitar pukul 13.40 WIT, polisi kembali memasuki ruangan pleno. AKP Hendry Joedo Manurung terekam kamera menekan lima komisioner KPUD Kabupaten Paniai untuk tidak melanjutkan penghitungan suara.
“Intervensi ini jelas melanggar prosedur dan membuat suasana semakin tidak kondusif,” tegas Ronny.
Akibat kericuhan yang terus terjadi, rapat pleno akhirnya dipindahkan ke Aula Hotel Mahavira I di Kabupaten Nabire. Namun, pemindahan tersebut tidak menyelesaikan masalah.
Dalam video lanjutan yang diputar PDIP, terlihat sejumlah orang yang bukan peserta rapat pleno masuk ke ruangan dan mengacaukan jalannya rekapitulasi. Mereka melempar barang-barang, sementara polisi yang berjaga tidak berbuat banyak untuk mencegah aksi anarkistis tersebut.
“Polisi seharusnya mampu mengamankan rapat pleno, tetapi dalam video terlihat mereka justru membiarkan situasi tidak terkendali,” kata Ronny.
PDIP mempertanyakan kinerja Polres Paniai yang dinilai gagal menjaga keamanan dan ketertiban selama proses rekapitulasi. Kericuhan yang terjadi berulang kali, baik di Paniai maupun Nabire, telah mengganggu kelancaran proses pilkada.
“Polisi yang bertugas di sana harusnya memastikan situasi tetap kondusif. Namun, kenyataannya mereka justru membiarkan kekacauan terjadi, bahkan ikut terlibat dalam tindakan yang tidak seharusnya dilakukan,” ujar Ronny.
PDIP mendesak pihak berwenang, termasuk Kapolri, untuk mengevaluasi kinerja Polres Paniai dan menindak tegas aparat yang terlibat dalam insiden tersebut.
“Ini adalah pelanggaran serius. Proses pilkada yang demokratis tidak boleh tercoreng oleh tindakan kekerasan, apalagi jika dilakukan oleh aparat yang seharusnya netral,” tegas Ronny.
Kericuhan ini menjadi sorotan nasional karena dianggap mencederai prinsip demokrasi dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap institusi yang bertugas menjaga keamanan dalam pemilu.
Dengan adanya bukti berupa video yang telah beredar luas, publik kini menantikan langkah tegas dari pihak kepolisian untuk memperbaiki situasi dan memastikan kejadian serupa tidak terulang.
