Setelah Kejatuhan Rezim Assad, Mohammed Al-Bashir Bentuk Pemerintahan Peralihan
- ANews
Siap – Setelah kejatuhan rezim Bashar al-Assad, Suriah kini menyambut pemerintahan baru. Perdana Menteri dalam Pemerintahan Penyelamat Suriah (SSG), Mohammed Al-Bashir, mengumumkan bahwa pihak oposisi telah memberi izin untuk pembentukan pemerintahan peralihan. Al-Bashir menyampaikan hal tersebut dalam wawancara dengan media Al-Hadath, Selasa (10/12).
"Menurut keputusan Komando Umum, kami telah mendapat izin untuk membentuk pemerintahan sementara yang akan berlangsung hingga 1 Maret 2025," kata Al-Bashir seperti dikutip Al-Hadath.
SSG, yang pertama kali dibentuk oleh organisasi Hayat Tahrir Al-Sham (HTS) dan kelompok bersenjata lainnya di Provinsi Idlib pada 2017, kini berperan sebagai pemerintahan sementara pasca-kejatuhan rezim Assad. Setelah penaklukan Damaskus oleh kelompok oposisi pada Minggu (8/12), Perdana Menteri Suriah Mohammad Ghazi Al-Jalali setuju untuk menyerahkan kekuasaan kepada SSG.
Pada hari yang sama, otoritas penerangan Suriah mengumumkan harga baru untuk gas, bensin, emas, dan nilai tukar mata uang, termasuk lira Turki, melalui saluran media sosial Telegram. Nilai tukar 1 USD tercatat sebesar 35 lira Turki, sementara 1 euro dihargai 37,96 lira.
Mata uang Suriah, pound, tetap beredar di Damaskus dan Aleppo. Sebelum dikuasai oleh kelompok oposisi, nilai pound Suriah sempat merosot hingga 25.000 per dolar AS, tetapi kini telah berangsur pulih kembali ke nilai sebelumnya, yakni 15.000 per dolar.
Harga barang kebutuhan pokok di Suriah, seperti buah-buahan dan sayuran, tercatat lebih tinggi 30 hingga 50 persen dibandingkan harga pada masa pemerintahan Assad. Meski begitu, pasokan makanan tetap tersedia di pasar-pasar lokal.
