Dukung Ganjar Mahfud Perangi KKN, Hasto Beberkan Dampak Buruk Nepotisme di Indonesia

Siap – Calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres), Ganjar Pranowo - Mahfud MD telah membeberkan sederet program unggulannya untuk menggaet hati rakyat. Salah satunya, adalah memberantas korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).

Hal itu pun mendapat dukungan penuh dari PDIP, selaku partai pengusung pasangan capres dan cawapres tersebut.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menegaskan, bahwa Ganjar Pranowo dan Mahfud MD adalah pasangan yang mendorong semangat anti KKN.

Bahkan menurutnya, Ganjar Pranowo dikenal sebagai individu visioner dengan keberanian dan ketegasan dalam mempromosikan keadilan.

Hal ini diperkuat dengan karakter Mahfud MD yang dianggap sebagai pahlawan hukum dan pembela rakyat kecil.

"PDIP bersama dengan partai lainnya, seperti PPP, Perindo, dan Hanura, serta relawan, mengejar jalur politik yang diberdayakan oleh moral dan etika politik," katanya.

Hasto mengungkapkan, pasangan Ganjar-Mahfud MD juga dipandang sebagai pemimpin yang kokoh dalam menjalani kontestasi politik, berjuang atas dasar gagasan, dan memiliki semangat yang berkobar.

"Karena mereka selalu memahami keinginan rakyat," ujarnya.

Lantas dampak apa saja yang bisa terjadi apabila nepotisme, salah satu bagian dari KKN itu terjadi?

Dikutip dari berbagai sumber, berikut ulasannya:

1. Kurangnya Meritokrasi

Salah satu dampak paling mencolok dari nepotisme adalah terganggunya prinsip meritokrasi.

Posisi dan tanggung jawab dalam politik seharusnya diberikan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan prestasi, bukan karena hubungan keluarga atau persahabatan.

Ketika nepotisme mendominasi, individu yang mungkin tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dapat menduduki posisi berpengaruh, mengurangi efisiensi dan efektivitas pemerintahan.

2. Kehilangan Kepercayaan Publik

Ketika praktik nepotisme menjadi umum dalam politik, hal ini dapat merusak kepercayaan publik.

Rakyat mungkin merasa bahwa pemimpin mereka tidak dipilih berdasarkan kemampuan atau kepentingan umum, tetapi karena hubungan keluarga atau politik.

Hal ini dapat menyebabkan penurunan kepercayaan terhadap pemerintah dan sistem politik secara keseluruhan.

3. Korupsi

Praktik nepotisme dapat menjadi pemicu korupsi. Individu yang ditempatkan dalam posisi berkuasa melalui nepotisme mungkin cenderung mengejar kepentingan pribadi atau keluarga daripada kepentingan publik.

Hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, penyelewengan dana publik, dan tindakan korupsi lainnya.

4. Ketidaksetaraan dan Ketidakadilan

Nepotisme dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses ke peluang politik.

Orang-orang yang memiliki hubungan politik yang kuat mungkin mendapatkan akses lebih besar ke jabatan dan kekuasaan, sementara individu lain yang mungkin lebih kompeten atau memiliki visi yang lebih baik terhalang oleh praktik ini.

Terkait hal itu, Hasto mengajak seluruh simpatisan, anggota, dan kader partai untuk menjalani perjuangan politik dengan bijaksana, dengan semangat membara, komunikasi yang efektif, dan strategi yang sesuai.

"Dengan semangat untuk terlibat secara langsung dalam proses politik. Dengan itu pasangan calon Ganjar-Mahfud MD akan terus berjuang untuk memberantas korupsi," katanya.