Menelisik Kontroversi Sertifikasi Halal di Balik Geliat UMKM Lokal
- siap.viva.co.id
"Itu ada para pengusaha yang mempunyai merek harus mendapatkan pembiayaan, dan apabila mereknya sudah jadi startifikat berhak mendapatkan pembiayaan dari bank ataupun APBD (anggaran pendapatan belanja daerah)," jelasnya.
Intinya, kata Ezra, sebelum masuk dalam sertifikasi halal, produk yang dijual ke pasaran wajib memiliki merek dagang.
"Karena nanti kalau masuk dapat sertifkat halal kan butuh merek, di BPOM butuh merek. Jadi kita fokus di merknya dan hak ciptanya," tuturnya.
Atas dasar itu pula lah, dirinya bersama PT Karabha Digdaya aktif melakukan sosialisasi, di antaranya terhadap sejumlah pelaku Usaha Kecil Menengah (UMKM ) yang ada di Kota Depok.
UMKM Naik Kelas
Belum lama ini, Ezra dan tim juga sempat memberikan penyuluhan atau sosialisai terkait hak cipta atau merek pada sejumlah karang taruna dari berbagai kelurahan di Kecamatan Tapos, Kota Depok.
Dalam kegiatan itu, ia mengisi materi pelatihan terkait bagaimana mendirikan bentuk perseroan, dasar-dasar pengenalan hak merek, dan tentang ekspor impor. "Intinya mereka harus melek terhadap hak cipta atau merek dagang," ujarnya.
