Hasto Ngamuk Banyak Kader PDI Perjuangan Dipanggil KPK: Penggunaan Instrumen Hukum Demi Kekuasaan

Siap – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menganggap saat ini partai yang menaunginya sedang diuji oleh penguasa lewat instrumen hukum.

Meski demikian, Hasto menyebut tak masalah jika penegak hukum melakukan tugasnya. Namun, kata Hasto, penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menjalankan tugasnya dengan adil.

"Selama proses dilakukan dengan fair dengan keadilan, sebenarnya tidak ada persoalan. Tetapi ketika masuk agenda-agenda politik kekuasaan, itulah yang menjadi persoalan untuk dicermati bersama," kata Hasto seperti dikutip di Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024.

Ia mengatakan bahwa PDI Perjuangan sudah biasa menghadapi ujian seperti penggunaan instrumen hukum demi kekuasaan. 

Ia pun memberi sebuah contoh terkait tekanan lewat instrumen hukum di Pilkada Tulungangung yang di mana pernah ada operasi khusus untuk dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.

"OTT yang penuh dengan muatan kepentingan politik, ternyata rakyat tetap memenangkan calon dari PDI Perjuangan," katanya.

Sebelumnya, menjelang kontestasi Pilkada 2024 KPK telah banyak melakukan panggilan dan memproses hukum kader PDI Perjuangan.

Bahkan Hasto pernah dipanggil KPK terkait kasus Harun Masiku yang sudah bertahun-tahun masih buron.

Terkini, KPK melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Semarang. 

KPK bahkan telah memeriksa dan mencegah Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu yang merupakan kader PDIP untuk bepergian ke luar negeri.