Anggaran Damkar Depok Paling Kere, Ikra: Enggak Heran Kalau Kita Dibully Mulu

Siap – Anggota DPRD, Ikravany Hilman menilai salah satu pemicu kekisruhan yang terjadi pada dinas pemadam kebakaran (Damkar) Kota Depok, adalah minimnya anggaran.

"Anggaran Damkar Depok itu kecil, sebetulnya salah satu dinas yang paling kecil punya anggaran hanya sekira Rp 34 miliaran untuk tahun 2024, kalau enggak salah ya. Nah, itu dibagi-bagi, termasuk untuk gaji," katanya saat dikonfirmasi pada Jumat, 26 Juli 2024.

Ikra menyebut, untuk alokasi gaji saja, sudah hampir Rp 17 miliar. 

"Sehingga total anggaran keseluruhannya itu untuk operasional, perawatan dan sebagainya ya relatif kecil gitu ya. Nah ini sebenarnya problem yang khas di Kota Depok," ujarnya.

Ikra mengatakan, bahwa pihaknya terutama dari Fraksi PDI Perjuangan telah seringkali menyoroti hal tersebut.

"Pemerintah kota selalu kami ingatkan, terutama dari fraksi PDI Perjuangan di rapat-rapat badan anggaran agar memiliki prioritas, enggak bisa semuanya mau jadi prioritas," jelasnya.

Menurut Ikra, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terkesan ingin semua dikerjakan sama penting, namun akhirnya semua kebagian (anggaran) kecil-kecil. 

"Akhirnya apa? Ya semua jadi mediocre, enggak ada yang betul-betul hebat, karena kecil-kecil semua. Nah karena enggak ada prioritas itulah. Itu satu ya, enggak mampu menempatkan prioritas," katanya. 

Kemudian yang kedua, semuanya menyandarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APDB). 

"APBD itu kan ada dua sumber, yakni pendapatan asli daerah sama transfer daerah. Transfer dari pemerintah provinsi dan transfer dari pemerintah pusat." 

Menurut Ikra, untuk dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat saja kurang sekali upaya pemerintah kota untuk melakukan lobby-lobby, atau melakukan upaya penambahan anggaran. 

Ketua Fraksi PDIP di DPRD Depok itu menilai, selama ini kepala daerah Depok hanya mengandalkan APBD, tanpa melihat sumber-sumber yang lain. 

"Misalnya gini, untuk alun-alun Rp 40 miliar lebih itu semuanya dari APBD. Padahal kenapa enggak setengahnya dari dari CSR?" tanya Ikra. 

Ikra berpendapat, itu bisa saja dilakukan, semisal dengan mengajukan program kemitraan dan bidang lingkungan, seperti melalui BUMN. 

"Sehingga di alun-alun itu ada taman Bank Mandiri, enggak apa-apa bank Mandiri yang bikin. Panggung Bank BCA misalnya gitu, ya enggak apa-apa," bebernya.

Lebih lanjut Ikra mengatakan, jangan semuanya dari APBD. 

"Padahal kalau bisa setengahnya, maka setengahnya lagi bisa dibagi ke Damkar ke pendidikan, ke sebagainya," kata dia.

"Itu baru satu contoh saja ya, bagaimana pemerintah kota ini enggak mencari sumber-sumber kreatif atau inovatif, mencari sumber-sumber pendapatan yang lain," sambungnya.  

Menurut Ikra, itulah yang menyebabkan kekisruhan di Damkar Depok itu terjadi.

"Jadi kalau Damkar kemudian perawatannya enggak memadai, perawatannya ada yang rusak dan seterusnya, ya wajar gitu. Ini puncak dari gunung es sebetulnya apa yang terjadi di Damkar itu." 

Ikra menyebut, bahwa di bawahnya ada banyak soal, ada kekisruhan selama 20 tahun ini, tentang bagaimana pemerintah kota memandang pembangunan yang harus dilakukan dan penganggarannya. 

"Nah itu problem utama yang terjadi di Kota Depok. Jadi enggak bisalah pimpinan kemudian buang badan gitu loh," kata dia.

Seharusnya, lanjut Ikra, seorang pimpinan bisa bersikap kesatria dan siap bertanggung jawab. 

"Kalau di militer itu ada doktrin, enggak ada anak buah yang salah, karena semua tanggung jawab pasti ada rangkai komando. Tanggung jawab di pimpinan," katanya. 

"Jadi komunikasi publik pemerintah kota ini kepada publik menurut saya buruk lah, sering kali enggak tepat," ujarnya.

"Banyak sekali blunder-blunder. Jadi enggak heran gitu kalau kita dibully mulu, karena kota ini ya pemerintah kotanya komunikasi publiknya enggak terlalu bagus," sambung dia.