Kisruh Sirekap, Pentolan BPPKB Banten hingga PKS Ultimatum KPU Depok: Jangan Main-main

Siap – Laporan soal adanya dugaan kecurangan saat rekapitulasi suara mulai bermunculan di Kota Depok, Jawa Barat.

Bahkan, pelakunya tak segan-segan membawa massa bayaran untuk melakukan intimidasi agar bisa mengubah perolehan suara. 

“Di Tapos baru kemarin hampir terjadi benturan, karena ada salah satu partai yang ingin bermain suara, dia minta bekingnya orang luar sampai 20 orang," kata Ketua BPPKB Banten Kota Depok, Nuryadi pada Rabu, 5 Maret 2024. 

"Kami masyarakat sudah mulai resah karena kok pemilu mau diubah cuma karena materi. Dan ini ngga bisa dibiarkan,” sambungnya. 

Menurutnya, warga sudah tidak lagi dapat dibohongi soal hasil perolehan suara dengan modus penggelembungan.

Terlebih banyak saksi sudah memiliki bukti otentik yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Masyarakat sekarang sudah melek dan saksi sudah kuat, jadi satu suara pun tidak akan lolos karena mereka punya pegangan secara bukti otentik C1," ujarnya 

Terkait hal itu, dia pun meminta agar KPU Depok tidak main-main menjalankan peranannya sebagai penyelenggara pemilu. 

Nuryadi mendesak agar kekisruhan dugaan penggelembungan suara segera ditangani dan tidak terulang.

“Saya ultimatum ke KPU Depok kalau kami temukan ada laporan lagi kami siap menurunkan beberapa organisasi masyarakat di Depok,” ancamannya.

Dugaan adanya kecurangan juga disuarakan kader PKS Depok. Salah satunya adalah Hengki.

Bahkan menurutnya, dari beberapa contoh TPS terlihat adanya dugaan kecurangan yang tersruktur dalam sistim Sirekap. 

Hengki berpendapat, bahwa Sirekap hanya berpihak pada beberapa partai yang diarahkan.

“Kami melihat bahwa beberapa sampling di PPK di kecamatan di Depok kita bisa simpulkan kecurangan itu nyata terstruktur dengan sistim Sirekap yang kita anggap memang sudah bobrok," ujarnya.

"Jangan main-main KPU Depok kita ingatkan," sambungnya.

Hengki menegaskan, bahwa PKS akan terus dan selalu mengawal dan mengawasi proses rekapitulasi sampai final. Jika ditemukan kekeliruan maka harus segera dikoreksi berdasarkan data yang ada di lapangan.

“Kami PKS menitipkan pesan dari masyarakat, kembalikan suara yang ada di C1 disesuaikan dengan Sirekap." 

"Kita warning KPU Depok. Hati-hati ini jadi pidana ketika jadi kesalahan yang dibuat untuk diproses pemungutan suara dan penghitungan," timpalnya lagi.

Sementara itu, Ketua KPU Depok, Wili Sumarlin menduga ada pihak yang ingin masuk ke sistim Sirekap untuk mencoba mengubah data. 

Namun yang digunakan pihaknya sebagai acuan adalah C Plano. 

“Mungkin ada yang masuk ke Sirekap mencoba mengubah, tapi acuan kita bukan Sirekap karena hanya alat bantu. Kita tetap pada C Plano sehingga apabila ada kesalahan Sirekap bisa dilakukan koreksi dengan melihat pada C Plano,” jelasnya.