Jokowi Perintahkan Blokir Anggaran Rp50,14 Triliun: Krisis atau Strategi Kemenangan Prabowo- Gibran

Siap –Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan perintah tegas kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memblokir anggaran Kementerian/Lembaga (KL) sebesar Rp50,14 triliun dalam APBN 2024. 

Kebijakan ini, dikenal sebagai Automatic Adjustment, merupakan langkah antisipasi terhadap kemungkinan krisis tak terduga.

Automatic Adjustment mewajibkan seluruh K/L untuk memblokir sebagian anggaran yang belum menjadi prioritas pada awal tahun.

 Sejumlah K/L diminta menyisihkan 5 persen anggaran untuk tidak disalurkan terburu-buru, membuka ruang untuk penyesuaian kebutuhan belanja tertentu.

Tidak pertama kali Jokowi menerapkan kebijakan ini. Pada tahun 2022, langkah serupa diambil untuk mengantisipasi dampak pandemi COVID-19.

Pada awal 2023, Automatic Adjustment senilai Rp50,23 triliun diterapkan sebagai respons terhadap ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik.

Deni Surjantoro, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, menegaskan bahwa anggaran yang diblokir tetap tercatat di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) K/L masing-masing.

Namun, tidak dapat dibelanjakan langsung di awal tahun, bertujuan agar K/L dapat membuat prioritas program dan menghindari penggunaan anggaran secara berlebihan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa Automatic Adjustment tahun ini, antara lain, dilakukan untuk meningkatkan anggaran subsidi pupuk.

Meskipun, muncul dugaan bahwa kebijakan ini juga berkaitan dengan pengadaan bantuan sosial (bansos), terutama menjelang Pemilu.

Dugaan tersebut semakin kuat karena Jokowi giat menggelontorkan bansos pada awal 2024, dengan total anggaran bansos mencapai Rp496 triliun. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp200 ribu per bulan selama tiga bulan menjadi salah satu program yang dicairkan sekaligus.

Kemungkinan Automatic Adjustment ini turut dilakukan untuk mendukung pengadaan bansos yang baru diumumkan.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyoroti bahwa BLT pangan sifatnya tidak reguler atau ad hoc.

Alokasi bansos, yang seharusnya menjadi bagian yang dapat ditunda, justru tidak mendapatkan penyesuaian dalam kebijakan Automatic Adjustment ini.

Sehingga, muncul pertanyaan apakah blokir anggaran sebesar Rp50,14 triliun ini benar-benar untuk antisipasi krisis atau ada strategi terselubung menjelang kemengan prabowo- gibran