Ikra PDIP Bongkar Kejanggalan Pemkot Depok soal Krisis Lahan Sekolah Negeri, Ini Buktinya!

Siap – Keberadaan sekolah negeri di Kota Depok dinilai masih jauh dari kata ideal. Ironisnya, di sisi lain, pemerintah setempat justru menyewakan banyak aset untuk kepentingan swasta. 

Demikian diungkapkan oleh anggota DPRD Depok, Ikravany Hilman disela-sela kampanye politiknya di wilayah Jatijajar, Kecamatan Tapos, pada Rabu malam, 10 Januari 2024.

Menurut pria yang akrab disapa Ikra ini, keberadaan sekolah negeri adalah hal yang mendesak untuk segera direalisasikan.

"Depok ini kan sebetulnya kalau kita bicara sekolah negeri itu kan masih sangat terbatas, malah kita bisa bilang kritis-lah jumlah sekolah negerinya," kata dia dikutip pada Kamis, 11 Januari 2024. 

Hal itu, masih menurut Ikra, membuktikan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Depok tidak serius dalam mengatasi persoalan tersebut.

"Nah di lain pihak pemerintah kota itu nggak punya agretivitas untuk membangun sekolah-sekolah negeri, terutama dalam penyediaan lahan-lahannya dulu." 

"Karena kalau lahannya udah banyak diakuisisi oleh pemerintah kota lewat pembelian bahkan kita bisa tawarkan provinsi untuk membangun SMA Negeri gitu loh," sambungnya. 

Lebih lanjut caleg PDIP daerah pemilihan Tapos-Cilodong itu mengatakan, anggaran yang telah disediakan justru terkesan tidak memihak pada kepentingan pendidikan di Kota Depok.

"Tahun lalu ada Rp 100 miliar lebih, tahun ini ada Rp 144 miliar lebih, tapi tak satupun dibeli untuk lahan sekolah, semuanya diberi untuk posyandu, kan aneh. Sebagian besar ya, enggak semuanya," tutur dia. 

"Jadi itulah yang masih harus tetap kita perjuangkan untuk menyiapkan lahan-lahan sekolah," timpalnya lagi.

Karena tidak ada lahan, maka enggak mungkin Pemkot Depok menganggarkan untuk bangun sekolah. 

"Kemarin itu kita bantu sekolah kan banyak yang diakuisisi jadi satu sekolah akuisisi, artinya kan pengurangan jumlah sekolah. Nah itu kenapa begitu caranya? Karena enggak ada anggaran untuk beli lahan." 

"Sementara ada 14 fasos fasum yang disewakan pada swasta. Salah satunya di Jatijajar ini. Tekad itulah yang akan terus kami perjuangan untuk kepentingan rakyat," tegasnya lagi.