Ketua PDIP Depok soal Polemik Alot SDN Pondok Cina: Simbol Keangkuhan Rezim

Siap – Wakil Ketua DPRD Depok, Hendrik Tangke Allo kembali menlontarkan kritik pedasnya soal relokasi SDN Pondok Cina 1. 

Menurut dia, setelah rencana pembangunan masjid di sekolah itu batal, sebaiknya SDN Pondok Cina 1 tetap dibuka untuk kegiatan belajar mengajar. Bukan malah dibiarkan terbengkalai seperti sekarang ini.  

“Harusnya ketika wacana itu batal, yang balikinlah seperti semula. Jadi sarana pendidikan lagi," katanya pada Rabu, 10 Januari 2024.

Pria yang akrab disapa HTA itu menilai, upaya relokasi SDN Pondok Cina 1 ini menjadi bukti kesombongan penguasa Depok saat ini.

"Relokasi ini merupakan simbol keangkuhan Pemerintah Kota Depok. Rezim ini harus berakhir, dan kami akan terus berjuang demi pendidikan,” tegasnya.  

Adapun keangkuhan yang dimaksud HTA, yakni tidak adanya kesempatan dialog antara pemerintah (Pemkot) dalam hal ini wali kota dengan orang tua siswa terkait relokasi.

“Ini kan nggak ada ngobrol. Tidak ada dialog. Bagi kami ini simbol keangkuhan rezim,” tuturnya.

Lebih lanjut HTA yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Depok ini mengungkapkan, bahwa SDN Pondok Cina 1 bukanlah aset milik Pemerintah Kota Depok. Tetapi aset daerah, yang haknya ada ditangan rakyat

“Aset yang diperoleh melalui APBD. Itu artinya bangunan tersebut adalah aset milik warga yang dikelola pemkot. Pemkot itukan hanya sebagai kuasa penglola dan kuasa pengguna anggaran. Itu kan dari pajak rakyat,” jelasnya.

HTA mengatakan, usia SDN Pondok Cina 1 yang telah mencapai 78 tahun menjadi saksi bisu, bahwa para pendahulu bangsa ini menginginkan anak cucunya mendapat pendidikan yang layak.

“Ini bukti lho bagaimana republik ini mengutamakan membangun kecerdasan kehidupan bangsa. Padahal 78 tahun silam usia bangsa ini masih muda saat merdeka, tapi pada saat itu para pendahulu kita berpikir jauh tentang pendidikan, tentang sekolah." 

"Padahal Indonesia baru setahun merdeka, tapi pada Januari 1946 sekolah (SDN Pocin 1) ini sudah dibangun," sambungnya.

HTA lantas menilai, polemik SDN Pondok Cina (Pocon) 1 ini menjadi bukti, bahwa Pemkot Depok yang diusung oleh PKS anti pendidikan. 

“Pemerintahan yang dipimpin PKS anti pendidikan. Seharusnya gedung sekolah ditambah, sarana prasarana pendidikan diperbaiki, bukan malah sekolah ditutup," tegasnya. 

Terkait hal tersebut, HTA berjanji pihaknya tak akan tinggal diam. Ia akan segera memanggil pihak terkait atas persoalan ini.